Legislator Minta BPOM Aktif Bantu Kembangkan Obat Herbal di Indonesia

Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, mengungkapkan besarnya potensi obat-obatan alami atau herbal di Tanah Air. Ia meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut serta membantu pengembangan produk tersebut, terutama di level UMKM.

"Saya merasa obat alam ini masih belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Nurhadi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan BPOM, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.

Nurhadi berpendapat selama ini obat alam atau herbal masih belum bisa dimaksimalkan. Padahal, jenis obat tersebut mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. 

"Mohon dipaparkan secara detail dan jelas, apa program nyata dari BPOM untuk pendampingan, khususnya para pelaku UMKM obat alam," tandasnya. 
 

Baca juga:  Bulog Didesak Cegah Praktik Penukaran Karung Beras

Menurut Nurhadi,  jika dikembangkan dengan baik dan mendapat dukungan penuh pemerintah, UMKM yang mengembangkan obat alam akan mendapat keuntungan secara ekonomi.

"Kita lihat PT Sido Muncul saja di akhir tahun kemarin mencatat keuntungan Rp1 triliun lebih. Artinya, herbal menjadi salah satu komoditi yang luar biasa. Saya ingin BPOM memberikan perhatian juga bagi pelaku dan produsen obat-obat alam, khususnya di level UMKM," ujarnya. 

Dalam rapat tersebut, legislator dari Dapil Jatim VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, dan Kabupaten Blitar) itu juga menyoroti banyaknya temuan produk kosmetik yang tidak tersertifikasi BPOM atau ilegal.

"Kaitannya bidang pengawasan, semakin ke sini semakin banyak temuan, baik kosmetik tidak tersertifikasi maupun ilegal. Tahun 2025 ini ditingkatkan lagi (pengawasan), sehingga semakin sedikit kosmetik yang ilegal," ungkap Nurhadi.