Pertamina: Impor Energi dari AS untuk Penuhi Kebutuhan

Jakarta: Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan impor energi dari Amerika Serikat (AS) masih diperlukan. Terutama, untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, di tengah produksi dalam negeri yang mengalami penurunan alami (natural decline).

“Skema impor ini adalah jembatan kita menuju kemandirian energi ... Untuk memenuhi gap saat ini, kita memang masih membutuhkan impor,” ujar Simon dalam konferensi pers virtual dari Washington D.C., dikutip dari Antara, Sabtu, 21 Februari 2026.

Simon menjelaskan Pertamina bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, dan seluruh kontraktor kontrak kerja sama (K3S) terus berupaya meningkatkan produksi lifting migas.
 

Namun, ia menegaskan kondisi penurunan produksi alamiah membuat impor tetap menjadi opsi strategis.

Simon menuturkan sejak Juli 2025, Pertamina telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman (MoU) dengan calon mitra dari AS, antara lain ExxonMobil, Chevron, KDT Global Resources, dan Hartree.

“Kami juga masih membuka kepada calon-calon mitra dari Amerika Serikat,” kata Simon.

Ia menambahkan Pertamina baru-baru ini juga meneken MoU dengan Halliburton untuk kerja sama oil field recovery.

Menurut Simon, kerja sama ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan best global practices dalam industri migas.

Simon menambahkan diversifikasi sumber energi menjadi kunci ketahanan energi nasional.

“Selain dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika, kita melihat peluang besar dari Amerika Serikat,” kata dia.

Pemerintah Indonesia dan AS pada Kamis (19/2) resmi menandatangani poin-poin kesepakatan perjanjian tarif resiprokal, yang salah satunya memuat kepastian pembelian komoditas energi dari AS senilai total 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp253,3 triliun.

Nilai tersebut mencakup pembelian LPG sebesar 3,5 miliar dolar AS (Rp59,1 triliun), minyak mentah sebesar 4,5 miliar dolar AS (Rp76,0 triliun), serta bensin hasil kilang sebesar 7 miliar dolar AS (Rp118,2 triliun).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kesepakatan dagang senilai 15 miliar dolar AS dengan Amerika Serikat bukan berarti menambah volume impor energi Indonesia, melainkan melakukan realokasi kuota impor dari negara lain.


Menteri ESDM Bahlil Lahadalila dan Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri. Foto: Antara

Ia menekankan bahwa langkah tersebut dilakukan dengan cara menggeser sebagian kuota impor yang sebelumnya berasal dari sejumlah negara lain, termasuk Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika.

“Secara keseluruhan neraca komoditas pembelian BBM dari luar negeri tetap sama, hanya bergeser,” ucap Bahlil.