Ekonomi RI Masih Kuat! Airlangga: Jauh Berbeda dari 1998

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tetap tangguh di tengah gejolak global, berbeda dengan 1998.

Airlangga mengungkapkan, di antara negara-negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 merupakan yang kedua tertinggi setelah India sebesar 5,11 persen. Selain itu, defisit anggaran Indonesia tercatat di bawah tiga persen, tergolong rendah dibanding negara-negara G20 lainnya. Sebagai pembanding, defisit anggaran India mencapai empat persen, Prancis 4,4 persen, Amerika Serikat (AS) 6,3 persen.

International Monetary Fund (IMF) hingga Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di kisaran 2,6-3,3 persen. Sementara Indonesia pada tahun ini diperkirakan bisa tumbuh sampai kisaran 5,3 persen.  Bahkan, Airlangga optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 dapat menyentuh 5,5 persen. 

"Jauh berbeda dengan situasi 1998. Dari segi ekonomi makro, saya katakan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) adalah 5,11 persen. Dan proyeksi tahun ini di atas 5,3 persen. Dan kuartal pertama tahun ini, kami optimis pertumbuhan Indonesia di kuartal pertama sekitar 5,5 persen," kata Airlangga dalam Media Briefing bersama media internasional di Auditorium Bakom RI, Jakarta, Senin, 13 April 2026.

Mengutip laporan Bloomberg, Indonesia termasuk salah satu negara dengan kemungkinan rendah terkena resesi, yakni hanya lima persen.Sebagai perbandingan, menurut laporan tersebut peluang Brasil resesi 15 persen, Tiongkok 15 persen, Jepang 30 persen, dan AS 30 persen.

Airlangga menjelaskan, ketahanan Indonesia ditopang oleh ekonomi domestik yang kuat, mencapai 54 persen dari Produk Domestik Brutp (PDB). Didukung dengan ketahanan pangan dan energi. Selain itu, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil mencapai swasembada beras sejak 2025. Produksi beras mencapai 34,7 juta ton dan stok Bulog 4,6 juta ton per 8 April 2026, tertinggi dalam sejarah.

Untuk meningkatkan ketahanan energi, pemerintah akan menerapkan kebijakan B50, pengembangan energi surya, hingga peningkatan kapasitas kilang minyak.


Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah). Foto: dok Badan Komunikasi RI.
 

 

APBN sebagai peredam guncangan

Di sisi lain, Airlangga mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai peredam guncangan untuk masyarakat, berbagai bantuan sosial diberikan untuk masyarakat miskin. Pemerintah pun berhasil meningkatkan penerimaan pajak. Per Maret 2026, penerimaan pajak mencapai Rp462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen secara tahunan. Defisit APBN pun tetap terkendali.

"Dan jika Anda melihat cadangan devisa masih sekitar USD148,2 miliar, itu setara dengan enam bulan impor," papar Airlangga.

Tingkat kemiskinan terus berkurang hingga di bawah 10 persen, saat ini 8,25 persen. Tingkat kesenjangan juga semakin menurun menjadi 0,363. Tingkat pengangguran pun berhasil ditekan ke 4,7 persen.

Rasio utang pemerintah saat ini 40,46 persen terhadap PDB atau sebesar 9.637,9 triliun. Namun, sebagian besar pinjaman berasal dari dalam negeri. Kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) hanya 12,6 persen sehingga mengurangi kerentanan eksternal. 

"Jika Anda melihat detail utang kita, sebagian besar berasal dari dalam negeri. Jadi, risiko guncangan eksternal terkendali," kata dia.