Publik Diminta Kedepankan Rasionalitas dan Tabayun Menyikapi Polemik

?Jakarta: Publik diminta mengedepankan rasionalitas dan tabayun dalam menyikapi suatu polemik. Sehingga, perdebatan yang terjadi tidak mencederai kohesi sosial.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, merespons polemik pernyataan di Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla di Universitas Gadjah Mada (UGM) Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar pada 5 Maret 2026. Bagas mendorong pernyataan JK harus dilihat secara utuh dan proporsional.

"Pemisahan antara teks, konteks, dan interpretasi merupakan prasyarat utama dalam membaca sebuah pernyataan secara adil. Reduksi terhadap narasi tersebut berpotensi melahirkan penyimpangan makna yang memperkeruh ruang publik," ujar Bagas melalui keterangan tertulis, Sabtu, 18 April 2026.

Menurut dia, rekam jejak JK dalam resolusi konflik di Indonesia seharusnya menjadi pertimbangan dalam menafsirkan narasinya. 

Selain itu, Bagas menilai bahwa isu teologis tidak bisa ditarik ke penilaian hitam-putih. Sebab, rentan terhadap kesalahan representasi jika ditafsirkan di luar kerangka internal keyakinan tersebut.

Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan. Foto: Istimewa.

?Oleh karena itu, Bagas mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan dialog deliberatif. Hal itu harus dilakukan untuk menjaga simpul kebangsaan.

?"Kita memiliki tanggung jawab moral untuk tidak memperkeruh situasi melalui interpretasi yang tergesa-gesa. Kondisi sosial harus dirawat melalui kedewasaan berpikir dan etika berkomunikasi," ujar Bagas.