BGN: SPPG Dilarang Tolak Pasokan UMKM, Petani, dan Peternak Kecil

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh menolak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta hasil produk yang dibawa para petani, peternak, dan nelayan kecil, ke dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengusaha kecil harus dirangkul, dibina, dan diarahkan, untuk menjadi pemasok Program MBG.

"Dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Badan Usaha Milik Desa," kata Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, dalam keterangan resmi di Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa, 27 Januari 2026.

Dia menegaskan pemerintah mewajibkan SPPG menerima produk UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil, agar bisa menggerakkan perekonomian rakyat. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, benar-benar menekankan hal tersebut saat merancang Program MBG.

"Jadi, ingat ya, kepala SPPG, mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena," ucap Nanik.
 

Baca Juga:  BGN ke SPPG: MBG Sifatnya Sukarela, Jangan Paksa dan Intimidasi Sekolah!

Ilustrasi SPPG untuk makan bergizi gratis. Dok. MTVN

Nanik mengancam menindak tegas SPPG atau mitra yang ketahuan menolak produk UMKM, petani, peternak, maupun nelayan, dan mengutamakan pemasok besar yang memonopoli pasokan bahan pangan untuk masuk ke SPPG.

"Akan saya suspend (berhentikan), sebab ini berarti anda melawan Peraturan Presiden," ujar Nanik.

Nanik menyampaikan SPPG justru harus mengakomodasi dan membina UMKM, petani, peternak, dan nelayan, agar bisa memasok bahan pangan untuk dapur MBG dengan kualitas yang baik. Mitra juga harus mendukung keterlibatan mereka.

"Laksanakan program MBG dengan nurani dan jangan sekadar berorientasi pada bisnis," kata Nanik.