Profil Nicolas Maduro, Presiden Venezuela yang Ditangkap AS

Jakarta: Serangan udara dan operasi darat yang dilancarkan Amerika Serikat ke ibu kota Venezuela, Caracas, pada Minggu, 4 Januari 2026, berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi bahwa keduanya telah dibawa keluar dari Venezuela oleh pasukan elite dan akan diadili di New York atas tuduhan perdagangan narkoba dan senjata.

Trump menjelaskan bahwa operasi penangkapan dipimpin oleh satuan elite Delta Force. Menurutnya, Maduro saat itu bersembunyi di sebuah rumah dengan perlindungan baja dan penjagaan ketat. Ia juga membagikan foto yang memperlihatkan Maduro sudah dalam kondisi ditangkap di atas kapal Iwo Jima, dengan mata tertutup, tangan terikat, dan memegang botol air minum.

Maduro sendiri telah memimpin Venezuela selama 12 tahun dan dikenal sebagai figur otoriter.

Masa pemerintahannya diwarnai berbagai tuduhan, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia hingga kecurangan pemilu untuk mempertahankan kekuasaan. Berikut profil presiden yang baru saja ditangkap oleh negara paman Sam.
 

Latar Belakang Maduro

Maduro tahun 1995. (Prensa Presidencial)

Nicolás Maduro Moros lahir pada 23 November 1962 di Caracas dalam keluarga kelas pekerja. Ayahnya, Nicolás Maduro García, dikenal sebagai aktivis serikat buruh dan meninggal dalam kecelakaan lalu lintas pada 1989. Ibunya, Teresa de Jesús Moros, berasal dari kota Cúcuta di perbatasan Kolombia–Venezuela. Maduro tumbuh di lingkungan El Valle, wilayah padat penduduk di barat Caracas, dan dibesarkan dalam tradisi Katolik.

Ia menempuh pendidikan di sekolah negeri Liceo José Ávalos, El Valle, dan aktif dalam serikat pelajar. Namun,  ia dituduh oleh berbagai pihak tidak pernah menamatkan pendidikan menengah. Setelah itu, ia bekerja sebagai sopir bus di perusahaan Metro Caracas, di mana ia turut membentuk serikat pekerja tidak resmi di tengah pembatasan serikat saat itu. Pada 1983, ia menjadi pengawal José Vicente Rangel dalam kampanye presiden.

Pada usia 24 tahun, Maduro dikirim ke Havana oleh Socialist League untuk mengikuti pelatihan politik selama satu tahun di Escuela Nacional de Cuadros Julio Antonio Mella, yang dikelola oleh Union of Young Communists. Pada awal 1990-an, ia bergabung dengan gerakan MBR-200 yang mendukung Hugo Chávez dan turut berkampanye untuk pembebasan Chávez pasca-kudeta gagal 1992.

Ia juga ikut mendirikan Movement of the Fifth Republic (MVR), yang kemudian mengusung Chávez dalam pemilu 1998.


Maduro ucapkan sumpah pelantikan presiden tahun 2013. (Dok. Pemerintah Venezuela)

Karier politik Maduro dimulai saat terpilih menjadi anggota Chamber of Deputies pada 1998. Ia kemudian menjadi anggota Majelis Konstituante (1999), anggota National Assembly (2000), dan sempat menjabat sebagai Presiden Majelis pada 2005–2006. Setelah itu, ia menjabat Menteri Luar Negeri dari 2006 hingga 2012. Setelah pemilu 2012, Chávez mengangkatnya sebagai Wakil Presiden.

Pada 13 Oktober 2012, Chávez secara resmi menunjuk Maduro sebagai wakil presiden dan pada 8 Desember 2012, dalam pidato terakhirnya, ia meminta rakyat Venezuela mendukung Maduro jika pemilu baru harus digelar. Setelah Chávez meninggal dunia pada 5 Maret 2013, Maduro mengambil alih kekuasaan sebagai Presiden Venezuela.
 

Keruntuhan Sektor Minyak dan Tuduhan Pelanggaran HAM

Berbeda dengan masa awal pemerintahan Hugo Chávez yang diuntungkan oleh lonjakan harga minyak dunia, Maduro menghadapi tantangan besar akibat kejatuhan harga minyak global. Ketika ia mulai menjabat pada 2013, harga minyak mentah dunia mulai turun drastis.

Antara pertengahan 2014 hingga awal 2016, harga minyak jatuh hingga 70 persen—merupakan salah satu penurunan terbesar sejak Perang Dunia II. Penurunan ini dipicu oleh lonjakan produksi shale oil di Amerika Serikat, lemahnya permintaan global, serta perubahan strategi produksi OPEC. Sebagai negara yang sangat bergantung pada ekspor minyak, Venezuela mengalami tekanan ekonomi berat.

Produksi minyak Venezuela sendiri telah menurun sejak 2011. Laporan U.S. Energy Information Administration (EIA) mencatat bahwa dalam periode tersebut, produksi energi nasional turun rata-rata 8,2% per tahun. Pada 2023, produksi minyak mentah Venezuela hanya mencapai 742.000 barel per hari—terpaut sekitar 70% dibandingkan satu dekade sebelumnya.

Penurunan ini diperparah oleh salah kelola, kurangnya investasi, kerusakan infrastruktur, serta sanksi internasional.

Perusahaan minyak negara PDVSA juga tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal akibat tekanan politik dan lemahnya reinvestasi.

Di sektor hilir, kondisi kilang yang rusak semakin memperparah krisis. Kelangkaan bensin dan solar terjadi di banyak wilayah, sementara upaya impor bahan bakar dibatasi oleh sanksi dari Amerika Serikat. Situasi ini memperdalam krisis ekonomi dan sosial yang dihadapi rakyat Venezuela.

Kondisi tersebut turut memicu tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pemerintahan Maduro. Laporan Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) pada 2018 menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi selama masa pemerintahannya, mencakup pembunuhan di luar hukum, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan.

Enam negara anggota Statuta Roma bahkan merujuk situasi Venezuela ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk diselidiki lebih lanjut.

Melansir Washington Post tahun 2024, organisasi hak asasi manusia Venezuela, PROVEA, mengidentifikasi lebih dari 43.000 orang yang hak atas integritas pribadinya telah dilanggar sejak Maduro menjabat pada 2013. Dari jumlah itu, 1.652 orang dilaporkan mengalami penyiksaan, 7.309 menjadi korban perlakuan "kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat," dan sedikitnya 28 orang tewas di dalam penjara Venezuela.
 

Baca Juga: Penangkapan Maduro Picu Perbandingan dengan Saddam Hussein dan Manuel Noriega

 

Tuduhan Kecurangan Pemilu dan Perdagangan Narkoba

Maduro di kapal Iwo Jima AS. (Truth Social Donald Trump)

Maduro berulang kali dituduh memanipulasi proses pemilu demi mempertahankan kekuasaan. Pemilu 2018 disebut oleh Amerika Serikat sebagai "penghinaan terhadap demokrasi," dan tuduhan serupa kembali mencuat dalam pemilu 2024. Melansir The Guardian, analisis dari oposisi, akademisi, dan media independen menyimpulkan bahwa Maduro kalah dari kandidat oposisi Edmundo González.

Relawan oposisi mengklaim berhasil mengumpulkan sekitar 80% formulir hasil suara yang menunjukkan keunggulan González.

Namun, dewan pemilu yang dikendalikan pemerintah tetap mengumumkan Maduro sebagai pemenang. Keputusan itu menuai kecaman internasional, dengan sejumlah negara mengakui kemenangan González dan menuntut transparansi atas hasil pemilu resmi.

Selain kontroversi pemilu, Maduro juga menjadi target penyelidikan hukum Amerika Serikat atas dugaan keterlibatan dalam jaringan perdagangan narkoba. Pada 2020, ia telah didakwa oleh pengadilan federal Manhattan atas tuduhan serupa.

Saat itu, pemerintahan Trump menawarkan hadiah sebesar US$15 juta bagi informasi yang mengarah pada penangkapannya. Nilai ini kemudian meningkat menjadi US$25 juta di bawah pemerintahan berikutnya, lalu digandakan menjadi US$50 juta pada 2025.

Departemen Kehakiman AS (DOJ) secara resmi merilis dakwaan terhadap Maduro setelah dirinya ditangkap pada 3 Januari 2026. Ia dituduh terlibat dalam konspirasi narkoterrorisme selama 25 tahun, termasuk penyelundupan kokain ke wilayah AS melalui kerja sama dengan kartel narkoba dan kelompok bersenjata.

Nama istrinya, Cilia Flores, turut tercantum dalam dakwaan bersama sejumlah tuduhan tambahan terkait pelanggaran senjata.

Setelah ditangkap, Maduro dibawa ke New York untuk menjalani proses peradilan.