Komite Administrasi Gaza Bertemu di Kairo, Bahas Bantuan dan Rekonstruksi

Kairo: Pertemuan pertama Komite Administrasi Gaza dimulai pada Jumat kemarin di Kairo, Mesir. Saluran televisi Qahera News TV melaporkan bahwa sesi awal Komite Nasional Palestina yang ditugaskan untuk mengelola Jalur Gaza telah digelar di ibu kota Mesir, dengan fokus pada bantuan kemanusiaan serta rencana rekonstruksi pascaperang.

Sumber-sumber lokal serta media Palestina, regional, dan internasional melaporkan bahwa sebuah komite teknokratik baru-baru ini telah dibentuk dan nama-nama anggota Palestina dalam komite tersebut telah ditetapkan.

Dilansir dari Anadolu Agency, Sabtu, 17 Januari 2026, perkembangan ini terjadi setelah Utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengumumkan dimulainya fase kedua dari rencana Amerika Serikat untuk Gaza, serta hasil pembicaraan antar faksi Palestina yang digelar di Kairo pada Rabu, menurut laporan saluran tersebut.

Fase kedua berfokus pada kerangka Dewan Perdamaian yang mengombinasikan komite teknokratik Palestina dengan pasukan stabilisasi internasional untuk mengelola masa transisi Gaza.

Dalam skema tersebut, badan teknokratik akan menangani administrasi sipil dan layanan dasar seiring penarikan pasukan Israel dari wilayah kantong tersebut, sementara pasukan internasional bertugas memberikan keamanan dan stabilitas secara sementara.

Struktur ini dilaporkan akan beroperasi di bawah pengawasan Dewan Perdamaian yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan dukungan resolusi yang diadopsi oleh UN Security Council.

Menurut sumber-sumber tersebut, komite teknokratik ini diketuai oleh Ali Shaath, mantan wakil menteri perencanaan Palestina.

Anggota komite yang telah diketahui antara lain Omar Shamaly yang bertanggung jawab atas sektor telekomunikasi; Abdul Karim Ashour untuk pertanian; Raed Yaghi untuk kesehatan; Raed Abu Ramadan untuk perdagangan dan ekonomi; Jabr al-Daour untuk pendidikan; Bashir al-Rais untuk keuangan; Ali Barhoum untuk urusan air dan pemerintahan kota; serta Hanaa Tarzi untuk urusan sosial dan isu perempuan.

Baca juga:  PBB Desak Semua Pihak Patuhi Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Fase Kedua