KSP Qodari Ajak MUI Sinkronkan Program Prioritas Nasional

Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari mengunjungi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan disambut oleh Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka bersilaturahmi dengan MUI dan menyinkronkan program-program prioritas Presiden dengan program-program Majelis Ulama Indonesia ke depan. 

Qodari menjelaskan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP), yang bertugas mengendalikan program-program prioritas nasional, memantau semua kementerian lembaga, yang menurut Qodari mirip dengan MUI di mana semua bidang ada di dalamnya. Untuk memahami aspek-aspek teknokratis dari pembangunan, KSP memiliki tenaga ahli yang pengalamannya disesuaikan dengan KL yang dipantau.

"Nah, KSP itu biasa juga melihat _blind spot_ dari suatu kebijakan publik dan mencari solusi kalau bisa mengantisipasi," ujar Qodari di Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
 

Qodari menjelaskan, salah satu contoh peran KSP adalah dalam mengidentifikasi masalah terkait standar kehigienisan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan kajian dan menindaklanjutinya dengan rapat-rapat koordinasi bersama kementerian/ lembaga yang relevan. 

KSP berhasil mendorong agar Sertifikasi Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) diakomodasi, bahkan ditambahkan satu sertifikasi lain yang bernama _Hazard Analysis and Critical Control Points_ (HACCP), serta pelatihan intensif terkait protokol menjamah makanan. 

Qodari menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto membawa perspektif baru dalam pemerintahan, dengan secara sangat konsisten menekankan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.  "Prinsip ekonomi kekeluargaan Artinya harus ada kebersamaan, ada keadilan sosial, ada pemerataan," tegas Qodari.

Lebih lanjut, Qodari menjelaskan bahwa visi ini juga mencakup cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Implementasi dari visi ini adalah adanya gugus tugas yang mengidentifikasi penyalahgunaan izin kebun sawit. Qodari menyebutkan bahwa banyak lahan yang keluar dari izin, dan saat ini sudah terkumpul data 4 juta hektar lahan di seluruh Indonesia yang ditarik atau disita oleh negara. 

Lahan tersebut akan didenda dan dikelola oleh BUMN yang bernama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), dan pemasukan dari pengelolaan ini akan digunakan untuk membiayai program kesejahteraan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia.

Dana yang terkumpul akan membiayai program-program strategis seperti Sekolah Rakyat, yang ditujukan untuk kelompok desil 1 (10% masyarakat termiskin/miskin ekstrem) dan desil 2 (miskin). Qodari menjelaskan bahwa anak-anak ini adalah mereka yang jika tidak ada intervensi negara, akan putus sekolah dan bernasib sama seperti orang tuanya.

"Anak-anak ini jangankan sekolah, makan pun belum tentu bisa," ungkap Qodari.


Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari mengunjungi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Foto: Dok. Istimewa.

Melalui Sekolah Rakyat, mereka dirawat oleh negara, mendapatkan makan sehari tiga kali, dipenuhi kebutuhannya (seragam, sepatu, laptop), sehingga pendidikan dan kehidupan mereka terjamin. Program lain mencakup Sekolah Garuda untuk anak-anak jenius yang cerdasannya di atas rata-rata. Saat ini juga sedang digodok ide Sekolah Integrasi untuk anak-anak desil 3, desil 4, dan desil 5.

Di bidang pendidikan, KSP mengawal distribusi panel interaktif digital ke hampir 300.000 sekolah negeri di seluruh Indonesia. Harapannya, kualitas pendidikan merata; yang berada di luar Jawa dan pedesaan akan mendapatkan materi pendidikan yang bagus dan terkini. 

Revitalisasi sekolah juga intensif, di mana perhatian Presiden mencakup ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, bahkan sampai ke toilet sekolah, demi mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Yan Hiksas, yang turut mendampingi Kepala Staf Kepresidenan, menegaskan bahwa KSP berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan MUI dalam rangka menyinkronkan program prioritas Presiden dengan program Majelis Ulama Indonesia ke depan. 

Yan Hiksas menekankan bahwa inti dari upaya bersama ini adalah untuk mendorong dan menyatukan semua lembaga—baik KL, badan, maupun lembaga keagamaan—untuk mewujudkan Indonesia yang diharapkan bisa lebih kuat ke depan.