Komisi XII Tampung Laporan BPH Migas dan Pertamina soal BBM di Sumatra

Jakarta: Komisi XII DPR menerima berbagai laporan dari BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) hingga menimbulkan antrean kendaraan di Sumatra. Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya mengatakan salah satu penyebab kelangkaan diduga karena peralihan penggunaan BBM.

"Daripada masyarakat yang tadinya menggunakan produk-produk BBM spek tinggi non subsidi beralih ke BBM subsidi," ujar Bambang dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.

Pihaknya juga mendapat laporan terjadi penyalahgunaan BBM bersubisidi. Ada pihak-pihak tertentu yang membeli BBM bersubsidi dalam jumlah banyak.

"Kami juga mendapat semacam laporan terjadi penyalahgunaan daripada BBM bersubisidi yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual ke bidang industri dan bidang-bidang lainnya," ujar Bambang.

Dalam menghadapi permasalahan itu, kata Bambang, BPH Migas dan seluruh komitenya sudah melakukan berbagai langkah mitigasi. Mulai dari memperketat pengawasan hingga menangkap pelaku penyalahgunaan BBM.

"Kepala BP Migas dan seluruh komite menyampaikan bahwa BP Migas sudah melakukan kontrol dan sudah melakukan pengawasan, bahkan sudah banyak melakukan operasi tangkap tangan dalam kegiatannya juga melibatkan aparat hukum," ujar Bambang.

Ilustrasi SPBU. Dok. Istimewa

Di samping itu, Komisi XII memberikan masukan kepada Pertamina Patra Niaga untuk mengatasi persoalan antrean kendaraan di SPBU. Dia ingin Pertamina Patra Niaga lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami meminta Pertamina Patra Niaga agar mereka di dalam waktu cepat segera mengoptimalkan pelayanan mereka kepada masyarakat, menambah jam operasi SPBU, kemudian terkait dengan armada transport dapat ditingkatkan, dapat ditambah jumlahnya sehingga dengan demikian dapat segera menguraikan antrean yang ada di SPBU," ujar Bambang.