Biaya Mahal dan Ketimpangan Wilayah Jadi Tantangan Transisi Energi

Jakarta: Upaya percepatan transisi energi di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan struktur ekonomi sektor kelistrikan nasional. Ketergantungan pada energi fosil, terutama batu bara, masih mendominasi biaya produksi listrik dan menjadi tantangan utama dalam menekan tarif sekaligus menurunkan emisi.

Executive Vice President Transisi Energi dan Keberlanjutan PT PLN, Kamia Handayani, menjelaskan struktur biaya kelistrikan saat ini sangat sensitif terhadap harga bahan bakar. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal dan operasional untuk beralih ke energi bersih tidak selalu leluasa.

Ia menyebut, meski energi terbarukan membutuhkan investasi awal yang besar, biaya operasionalnya relatif lebih rendah karena tidak bergantung pada bahan bakar. Namun, pergeseran ini tidak bisa dilakukan secara instan tanpa memperhitungkan stabilitas sistem dan kesiapan infrastruktur.

"Kalau PLN itu mayoritas cost-nya, 90 persen cost-nya untuk fuel, karena bauran energi kita masih didominasi batu bara dan gas," ujar Kamia dalam diskusi sesi Green Energy pada Metro TV Green Summit 2026, di Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.



 

 

Perbedaan wilayah menjadi masalah

Selain persoalan biaya, tantangan ekonomi transisi energi juga muncul dari ketimpangan geografis antara pusat konsumsi listrik dan lokasi sumber energi terbarukan. Permintaan listrik nasional masih terkonsentrasi di Jawa dan Bali, sementara potensi energi surya dan hidro justru banyak berada di luar pulau tersebut.

Kondisi ini menuntut investasi tambahan pada jaringan transmisi antarpulau serta sistem penyeimbang agar pasokan listrik tetap stabil. Tanpa dukungan jaringan dan penyimpanan energi yang memadai, penetrasi energi terbarukan berisiko menimbulkan gangguan sistem.

Kamia menegaskan, integrasi energi bersih tidak hanya soal menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga memastikan keandalan sistem kelistrikan secara keseluruhan. "Kalau energi terbarukan masuk tanpa balancing yang cukup, sistemnya bisa kolaps," kata dia.

Sementara dari sisi kebijakan, Anggota Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai transisi energi memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi. Menurut dia, sektor energi masih menjadi penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga perubahan kebijakan harus dijalankan secara hati-hati.

Kenaikan tarif listrik, sekecil apa pun, dinilai berpotensi memicu tekanan inflasi. Karena itu, ia menekankan pentingnya transisi energi yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga terjangkau dan adil secara ekonomi. (Muhammad Adyatma Damardjati)