Defisit Minyak Bebani APBN, Transisi Energi Tak Terelakkan

Jakarta: Transisi menuju energi hijau dinilai bukan lagi sekadar agenda lingkungan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Ketergantungan Indonesia pada energi fosil, khususnya minyak, dinilai telah menimbulkan tekanan fiskal dan struktural yang semakin berat.

Anggota Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan peralihan ke energi bersih merupakan keharusan, bukan opsi kebijakan. Menurut Sugeng, energi fosil yang selama ini menjadi tulang punggung sektor kelistrikan dan transportasi telah menimbulkan persoalan serius, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan.

"Ini bukan pilihan, adalah sebuah keharusan kita harus masuk ke green energy akhirnya," kata Sugeng dalam diskusi sesi Metro TV Green Summit 2026-Accelerating Indonesia’s Green Transition, di Grand Sahid Jaya, Kamis, 22 Januari 2026.

Sugeng memaparkan, dari sisi ekonomi, produksi minyak nasional terus tertinggal jauh dari tingkat konsumsi. Lifting minyak mentah Indonesia saat ini hanya berada di kisaran 600 ribu barel per hari, sementara konsumsi bahan bakar minyak telah menembus 1,62 juta barel per hari.

"Artinya apa? Terjadi defisit minyak setiap hari kurang lebih 1.020.000 barel per hari. Dan itu adalah impor," ujar Sugeng.

Lebih lanjut, kondisi tersebut menjadi beban berat bagi neraca perdagangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketergantungan impor energi membuat ekonomi nasional rentan terhadap fluktuasi harga global, sekaligus meningkatkan tekanan subsidi.


Anggota Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto. Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga.
 

 

Masalah gas dan polusi udara

Selain minyak, persoalan juga terjadi pada gas. Meski Indonesia dikenal sebagai negara kaya gas alam cair (LNG), ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) untuk konsumsi rumah tangga masih sangat tinggi. Pada 2025, impor LPG tercatat mencapai 8,3 juta metrik ton per tahun dan sebagian besar disalurkan melalui skema subsidi.

Di sisi lingkungan, dominasi energi fosil turut memperparah kualitas udara. Sugeng menyoroti masih tingginya konsumsi bahan bakar dengan standar RON rendah, seperti Pertalite RON 90, serta belum optimalnya penerapan standar emisi Euro 4 dan Euro 5.

"Kita belum sepenuhnya masuk Euro 4 atau Euro 5. Dan ini menimbulkan polusi yang cukup baik kekandungan sulfur maupun polutan yang lain di udara," ujar dia.

Kondisi tersebut memperkuat urgensi transisi energi sebagai strategi ekonomi jangka panjang, bukan semata kebijakan lingkungan. Ketergantungan pada energi fosil dinilai tidak hanya mahal secara fiskal, tetapi juga berisiko memperlebar beban kesehatan dan kerusakan lingkungan.

Diskusi ini menempatkan transisi energi hijau sebagai langkah struktural yang tak terelakkan untuk menekan defisit energi, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gejolak global. (Muhammad Adyatma Damardjati)