BMKG: Bima dan Dompu Alami Kekeringan hingga 145 Hari Tanpa Hujan

Bima: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat di Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk mengantisipasi dampak kekeringan ekstrem. Sejumlah wilayah di tiga daerah tersebut tercatat mengalami hari tanpa hujan (HTH) hingga 145 hari.

Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Salahuddin BMKG Bima, Moch. Syaiful Annas, menyampaikan hasil pemantauan hingga 14 Oktober 2026 menunjukkan Pos Belo dan Bolo di Kabupaten Bima mencatat periode tanpa hujan terpanjang, yakni 145 hari.

Sementara itu, Kecamatan Pajo di Kabupaten Dompu mengalami HTH selama 142 hari. Adapun wilayah Asakota dan Raba di Kota Bima tercatat tidak mengalami hujan selama 139 hari.

Rentang waktu tanpa hujan yang panjang tersebut mengindikasikan kekeringan ekstrem masih berlangsung di sejumlah wilayah Bima dan Dompu berdasarkan indikator HTH. Kondisi ini berpotensi menambah tekanan terhadap ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Annas menjelaskan, kondisi cuaca di wilayah tersebut berkaitan dengan dinamika atmosfer yang secara umum belum mendukung pembentukan awan hujan secara signifikan.

Fenomena El Nino masih berada pada kategori sangat kuat, dengan indeks ENSO Nino 3.4 sebesar plus 2,76 derajat Celsius. Selain itu, monsun timuran yang masih aktif turut membatasi peluang pertumbuhan awan hujan di Bima dan Dompu.
 

Aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) serta gelombang atmosfer lainnya, seperti Kelvin dan Rossby, juga belum aktif di wilayah Indonesia, termasuk sekitar NTB. Kondisi tersebut belum mendukung peningkatan aktivitas konvektif yang berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan awan hujan.

"Kondisi tersebut menyebabkan peluang terjadinya hujan secara umum masih sangat kecil untuk wilayah Bima dan Dompu," katanya, seperti dilansir Antara, Rabu, 14 Oktober 2026.

Meski peluang hujan secara umum masih rendah, hujan lokal tetap berpotensi terjadi akibat pemanasan permukaan pada siang hari dan pengaruh topografi. Namun, peluang terjadinya hujan tersebut relatif sangat kecil.

BMKG mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak, mengantisipasi dampak kekeringan, serta memantau perkembangan informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, krisis air bersih telah melanda 52 desa yang tersebar di 16 kecamatan. Jumlah warga terdampak mencapai 34.858 jiwa atau setara dengan 10.593 kepala keluarga (KK).

Untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD telah mendistribusikan 1,31 juta liter air bersih hingga Oktober 2026. Bantuan tersebut tercatat menjangkau 4.168 KK atau 18.235 jiwa.


Logo BMKG. Foto: Laman BMKG.
 

Di Kota Bima, krisis air bersih telah meluas ke 16 kelurahan di lima kecamatan, meliputi Rasanae Barat, Mpunda, Raba, Asakota, dan Rasanae Timur. Sebanyak 9.453 jiwa atau 2.866 KK dilaporkan terdampak. Kelurahan Dara di Kecamatan Rasanae Barat menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak terbanyak, yakni 715 KK atau 2.845 jiwa.

BPBD Kota Bima bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) secara rutin menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang mengalami krisis. Pada tahap asesmen awal, volume air yang disalurkan tercatat mencapai 70.000 liter dan terus bertambah seiring meluasnya wilayah terdampak.

Sementara itu, BPBD Kabupaten Dompu mencatat krisis air bersih berdampak terhadap 2.235 KK di sekitar 10 desa dan kelurahan yang tersebar di empat kecamatan. Hingga akhir September 2026, BPBD Kabupaten Dompu telah menyalurkan 68 tangki air bersih dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter. Total bantuan yang didistribusikan mencapai 340.000 liter.

Penyaluran air bersih tersebut melibatkan armada gabungan dari BPBD, perusahaan daerah air minum (PDAM), Dinas Lingkungan Hidup, Bank NTB Syariah, serta dukungan armada taktis kepolisian dan Brimob.

Pemerintah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu juga menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan. Selain memperkuat distribusi air bersih, masyarakat diminta menghemat penggunaan air, sementara petani diimbau menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi ketersediaan air.