Said Abdullah Soroti Tugas Berat Kapolri Suyudi, Dorong Pembenahan Polri

Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menghadapi sejumlah tantangan dalam membenahi institusi Polri, mulai dari tata kelola pelayanan, pengawasan internal, hingga penguatan kepercayaan masyarakat.

Said menilai rotasi 88 perwira tinggi, termasuk 19 kepala kepolisian daerah (kapolda), menjadi langkah awal untuk membentuk tim kerja yang solid. Namun, ia mengingatkan masih banyak pekerjaan yang perlu dituntaskan untuk mendorong perubahan di tubuh kepolisian.

“Satu tahapan telah dilalui Jenderal Suyudi, merotasi jajaran strategis untuk mendapatkan tim kerja yang solid. Namun ini baru tahap awal, sebab masih setumpuk agenda menanti, mulai pembenahan tata kelola, struktural, dan kultural,” tulis Said dalam opininya berjudul Tugas Berat Jenderal Suyudi.

Menurut Said, salah satu tantangan utama ialah memperbaiki pelayanan kepolisian, terutama dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemberian kepastian penanganan perkara.

Ia menyoroti pernyataan Suyudi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR mengenai pembenahan pelayanan dan keterbukaan informasi perkembangan laporan masyarakat.

Dalam pernyataannya saat itu, Suyudi menegaskan bahwa pelapor berhak mengetahui perkembangan perkara yang dapat dibuka tanpa harus mencari informasi melalui jalur informal kepada penyidik.

Said menilai komitmen tersebut perlu diterjemahkan menjadi perubahan nyata dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Ia mengingatkan, persoalan pelayanan yang belum optimal dapat memunculkan anggapan bahwa keadilan baru diperoleh setelah suatu kasus mendapat perhatian luas.

“Sudah menjadi rahasia umum, pelayanan penegakkan hukum dari kepolisian adalah sebuah kemewahan bagi rakyat kebanyakan. Karena itu, timbulah pernyataan no viral no justice,” tulis Said.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Said mendorong penguatan pengawasan internal dan eksternal Polri. Secara internal, ia menilai perlu ada revitalisasi Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Sementara itu, pengawasan eksternal perlu melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), termasuk dengan memberikan perhatian pada pengawasan terhadap perwira tinggi. Masyarakat juga perlu mendapat ruang untuk ikut mengawasi kualitas pelayanan kepolisian di tingkat kewilayahan, seperti polsek dan polres.

Menurut Said, pengawasan yang efektif diperlukan untuk menegakkan disiplin sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan di setiap satuan kepolisian.

“Penegakkan disiplin polisi menjadi titik kuncinya,” tulis Said.

Selain pembenahan pelayanan dan pengawasan, Said menyoroti pentingnya perubahan budaya organisasi. Ia merujuk pernyataan Suyudi mengenai kewibawaan polisi yang tidak harus dibangun melalui sikap keras, melainkan melalui kompetensi, integritas, pengendalian diri, dan ketegasan yang proporsional.

Said menilai pendekatan yang menempatkan polisi bersama masyarakat perlu diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme dan kepercayaan publik. Menurutnya, kepercayaan masyarakat akan tumbuh apabila kepolisian mampu membuktikan perubahan dalam pelayanan, integritas, dan pengendalian diri.

Ia juga menekankan pentingnya keteladanan pimpinan dalam membangun budaya baru di tubuh Polri.

“Agenda ini bisa dimulai dari keteladanan sikap dari para pemimpin polisi, termasuk dari Jenderal Suyudi sendiri, dapat membangun role model kepemimpinan, bersama para pejabat utama mabes polri,” tulis Said.

Menutup opininya, Said menyebut kepemimpinan Suyudi sebagai momentum untuk mempercepat pembenahan institusi kepolisian. Ia mengingatkan bahwa jabatan Kapolri membawa tanggung jawab besar untuk memastikan perubahan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Jenderal Suyudi adalah harapan baru, momentum ada ditangannya. Saatnya menggunakan momentum ini dengan sebaik baiknya,” tulis Said.

Said kemudian mengutip pernyataan Suyudi di DPR yang menyebut jabatan Kapolri bukanlah puncak karier, melainkan puncak tanggung jawab.