Hukum Sering Jadi Instrumen Politik Penguasa

Jakarta: Pemanggilan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) kian menegaskan penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan politik. Pihak yang tidak sejalan dengan penguasa disandera dengan kasus-kasus yang ada sehingga demokrasi untuk Pemilu 2024 tercederai. Ada sejumlah ketua partai yang terbelit kasus, bahkan sosok yang potensial jadi cawapres juga.

Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Suka Widodo menyebut bahwa hukum memang sering dijadikan alat politisasi. Apalagi menjelang agenda Pemilu 2024, hukum bisa dijadikan salah satu strategi untuk menjegal lawan politik.

"Betul, hukum acap kali menjadi instrumen politik," ucapnya kepada Media Indonesia, Minggu, 30 Juli 2023.

Menurut Suko politisasi hukum memang mencederai demokrasi. Akan tetapi bagi penguasa, hukum merupakan alat yang efektif untuk bisa menghentikan langkah lawan politik.

"Demokrasi bisa menjadi tidak elok karena berlangsungnya praktik politisasi hukum. Tentu saja kualitasnya (demokrasi) menjadi berkurang," jelasnya.

Suko berharap cara dan strategi seperti itu bisa dihentikan segera. Hal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan bisa memecah belah bangsa. Para penguasa hendaknya bersaing secara adil, sehingga kualitas demokrasi Indonesia semakin baik ke depan. (Faustinus Nua)