Tambang nikel Vale Indonesia di Sulawesi Selatan. FOTO: MI/Lina Herlina
Jakarta: Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah konsisten mengupayakan penambahan saham nasional di PT Vale Indonesia (Tbk) hingga 51 persen sebagai syarat perpanjangan izin usaha penambangan PT Vale Indonesia.
Ia menilai penambahan saham yang akan dilepas PT Vale Indonesia (Tbk) kepada MIND ID dari 11 persen menjadi 14 persen, sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif itu tetap belum cukup memenuhi amanat konstitusi, yang dipertegas lagi dalam UU tentang Pertambangan Minerba.
"Kalau penambahan saham hanya 14 persen maka saham nasional ini baru menjadi 44 persen. Masih kurang tujuh persen lagi untuk menjadi 51 persen. Karena saham MIND ID eksisting baru sebesar 20 persen dan saham publik nasional sebanyak 10 persen," ujar Mulyanto, dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin, 11 Juli 2023.
Jadi, lanjut Mulyanto, penambahan saham 14 persen ini belum cukup membuat saham nasional mayoritas. Menurutnya dominasi saham nasional itu penting agar arah usaha PT Vale Indonesia tetap sesuai dengan program hilirisasi mineral yang sedang digencarkan pemerintah.
Ditambahkannya, Komisi VII DPR sendiri sepakat dengan Menteri ESDM untuk mendukung agar BUMN MIND ID diberikan hak pengendalian atas operasional dan konsolidasi finansial PT Vale Indonesia.
"Tujuannya agar arah bisnis Vale ke depan on the track bagi kepentingan nasional, baik terkait penerimaan negara maupun dengan program hilirisasi nikel dan pengembangan mobil listrik," jelasnya.
Untuk diketahui pada 13 Juni lalu telah dilaksanakan rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM terkait masalah Vale. Disepakati agar saham nasional sebesar 51 persen menjadi syarat bagi perpanjangan izin Vale. Termasuk juga mendukung agar BUMN MIND ID diberikan hak pengendalian atas operasional dan konsolidasi finansial PT Vale Indonesia.
MIND ID berencana akan mengambil saham tambahan di Vale. Sekarang 20 persen sudah dimiliki MIND ID. Saham publik domestik sebesar 20 persen. Namun masalahnya, separuh dari saham publik tersebut, dimiliki oleh pihak asing. Ini masalah yang harus diselesaikan.
"Tentu harus ada rencana-rencana perbaikan yg signifikan, bila Vale ingin izinnya diperpanjang," pungkasnya.
Streaming