G7 Sepakat Negara Palestina yang Berdaulat Harus DIbentuk

Munich: Kelompok G7 mendukung pembentukan negara Palestina yang berdaulat, seraya menekankan bahwa proses ke arah sana harus dimulai dengan penghentian pertempuran antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.

“Dokumen G7 berbicara tentang keinginan mencapai tujuan dua bangsa, dua negara, melalui penghentian atas konflik saat ini, yang akan memfasilitasi pembebasan sandera Israel tanpa syarat dan membantu penduduk sipil Palestina yang membutuhkan bantuan kemanusiaan," kata Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani.

Dikutip dari Anadolu Agency, Minggu, 18 Februari 2024, Tanjani mengungkapkan hal itu kepada wartawan usai mengikuti pertemuan dengan para menteri luar negeri anggota di G7 pada Konferensi Keamanan Munich di Jerman.

“Setelah itu (konflik berhenti), perundingan akan dimulai dan saya harap akan mengarah pada terciptanya perdamaian,” ujarnya.

Lebih dari 28.000 warga Palestina tewas dalam berbagai serangan Israel di Jalur Gaza. Badan-badan PBB memperingatkan, rencana serangan darat Israel di Kota Rafah di Gaza selatan dekat perbatasan dengan Mesir, akan menimbulkan konsekuensi yang lebih buruk bagi warga sipil di sana.

Sekitar 1,5 juta warga Palestina yang sebelumnya mengungsi akibat serangan Israel di Gaza kini berada di Rafah, setelah menyelamatkan diri dari konflik yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah kantong Palestina itu.

Konflik Israel-Palestina

Tajani mengatakan, para menlu G7 mengutuk kelompok perlawanan Palestina Hamas dan mengesampingkan peran politik mereka di Gaza jika perang berakhir.

Sebaliknya, G7 mendukung Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel, namun badan tersebut harus dirombak agar dapat menjadi “protagonis” di Gaza, kata Tajani.

“Posisi kami adalah, untuk menjamin keamanan Israel, kami minta agar para sandera segera dibebaskan dan mengupayakan deeskalasi untuk membantu warga sipil di Gaza,” katanya.

Menurutnya, para menlu G7 mengutuk aksi kekerasan para pemukim Israel terhadap warga Palestina yang semakin meningkat sejak 7 Oktober di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Sementara itu, PBB dan sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman Israel itu bukan hanya ilegal, tetapi juga melemahkan upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan Solusi Dua Negara.

AS, Inggris dan Prancis telah menjatuhkan sanksi terhadap para pemukim yang diduga melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, dan menyerukan agar pemerintah Israel berbuat lebih banyak untuk menghentikan kejahatan tersebut.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, tuduhan yang dilayangkan Afrika Selatan pada akhir Desember lalu. Keputusan sementara mahkamah itu pada Januari memerintahkan Israel memastikan pasukannya tidak melakukan genosida dan menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Palestina di Gaza.

Dukungan G7 untuk Ukraina

Tajani juga menuturkan, G7 terus memberikan dukungannya kepada Ukraina dalam perang melawan Rusia.

“Kami terus memberikan dukungan kepada negara ini (Ukraina), yang menjadi korban serangan tidak berdasar. Kami juga menyatakan dengan jelas bahwa batasan wilayah udara harus dihormati, setelah kami menerima berita tentang inisiatif ruang angkasa nuklir Rusia,” kata Tajani.

Dia merujuk pada laporan tentang rencana Moskow mengerahkan senjata nuklir di luar angkasa.

Menurut Tajani, meski kontribusi senjata Italia ke Ukraina lebih sedikit daripada negara-negara Barat lainnya, Italia telah berjanji untuk mendukung Ukraina dalam rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat perang.

Menjelang pertemuan di Munich itu, para menlu G7 mengheningkan cipta selama satu menit untuk menghormati tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny yang meninggal di penjara Rusia pada Jumat, menurut presidensi G7 Italia itu.

“Rusia harus menjelaskan kematiannya dan menghentikan penindasan yang tidak dapat diterima terhadap perbedaan pandangan politik," pungkas Tajani.

Baca juga:  Arab Saudi: Tak Ada Normalisasi dengan Israel Tanpa Negara Palestina