Jaringan Gas ke Perumahan Bakal Diperluas hingga 2,5 Juta di 2024

Jakarta: Pemerintah berencana menaikkan jaringan gas Liquified Petroleum Gas (LPG) ke perumahan warga. Ditargetkan hingga 2024, angka jaringan mencapai 2,5 juta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah akan menggandeng pihak swasta untuk mengembangkan jaringan gas dalam kota.

"Nah caranya tentu merubah Perpres (Peraturan Presiden) sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota," ucap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2023.

Revisi perpres yang dimaksud adalah Perpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Didalamnya diatur bahwa pembangunan jargas dilaksanakan dengan pembiayaan pemerintah pusat.

Airlangga menambahkan  dalam revisi Perpres nantinya, Menteri ESDM ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk kerja sama dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sedangkan untuk penyesuaian harga gas, Airlangga menerangkan akan dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

"SKK Migas nanti akan diberi tugas untuk jadi agregator untuk menyuplai LPG itu bisa di angka daripada gas permintaan daripada menteri ESDM angka 4,72 per metric million british thermal unit (mmbtu), itu ada header-header daripada distribusi untuk pipa jargas sehingga KPBU akan bisa kerja dari sana," terang dia.

Sambungan jaringan gas ke perumahan, papar Airlangga, baru mencapai 835 ribu rumah. Dari jumlah itu, 241 ribu pendanaannya berasal dari Perusahaan Gas Negara (PGN). Sedangkan selebihnya 594 ribu dari pemerintah. Oleh karena itu, pihak swasta diajak terlibat.

"Nah tentu jaringan gas ini menjadi perhatian pemerintah agar jaringan gas ini bisa dinaikkan di 2024 ke angka 2,5 juta jaringan," papar dia.

Ia mengungkapkan, fiskal negara terus meningkat karena konsumsi gas Liquified Petroleum Gas (LPG), terutama gas subsidi.

Baca juga: Peralihan Penggunaan LPG ke Gas Bisa Terlaksana Jika Harga Gas USD4,72/MMBTU di Hulu
 

Subsidi LPG diperkirakan capai Rp117 triliun

Pada 2022, terangnya, konsumsi LPG mencapai 7,8 juta ton. Sedangkan subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk tahun ini, sambung Airlangga, diperkirakan mencapai Rp117 triliun.

Salah satu cara mengurangi beban fiskal itu menurut Airlangga adalah dengan perluasan jaringan gas. Pemerintah semula menargetkan perluasan jaringan hingga empat juta rumah. Tetapi target itu kurang realistis sehingga diturunkan menjadi 2,5 juta dengan melibatkan swasta.

"Karena harus meyakinkan mereka (swasta) dapat harga di gas di 4,72. Kalau tidak dapat di harga 4,72 tidak terjadi juga switching antara LPG dan jaringan gas," terang Airlangga.

Saat ditanya mengenai LPG ukuran 3kg yang sempat langka di sejumlah wilayah, Airlangga mengatakan bahwa rantai pasok untuk LPG subsidi ukuran 3kg terlalu panjang sehingga sulit dilakukan pengawasan apakah penyalurannya tepat. Hal itu menurutnya akan dievaluasi oleh menteri ESDM.

"Kalau dibandingkan industri pupuk, jalur distribusinya (LPG) lebih panjang," ucap Airlangga.

Pemerintah juga berencana mengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG), menjadi Dimethyl Ether (DME) dalam jaringan gas pada 2026. Airlangga menuturkan teknologinya akan menggunakan buatan Tiongkok dari semula Amerika Serikat. "Karena Amerika mundur," jelas Airlangga.