Harus Hadapi Krisis Utang, Negara Berkembang Potong Anggaran USD220 Miliar

London: Beberapa negara termiskin di dunia menghadapi pemotongan anggaran sebesar USD220 miliar dalam lima tahun ke depan akibat krisis utang yang telah mendorong banyak orang ke jurang gagal bayar (default).

Menurut laporan Oxfam International, yang dirilis pada awal pertemuan IMF-Bank Dunia di Marrakesh dan mengacu pada pandangan IMF, menemukan pada kondisi saat ini negara-negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah menghadapi cicilan sebesar hampir setengah miliar dolar per hari. Hal ini dalam bentuk bunga dan pembayaran utang hingga 2029.

Sejumlah besar negara berkembang mengalami kesulitan utang karena kenaikan suku bunga global, melonjaknya inflasi, dan serangkaian guncangan ekonomi pascapandemi covid-19 yang menghantam keuangan negara.

IMF dan Bank Dunia harus fokus restrukturisasi utang

Lembaga pemeringkat Fitch mengatakan pada Maret, telah terjadi 14 peristiwa gagal bayar terpisah sejak 2020 di sembilan negara berbeda. Oxfam pun meminta IMF dan Bank Dunia untuk menggunakan krisis ini untuk menciptakan sistem yang lebih adil daripada berfokus pada restrukturisasi utang dan pemotongan belanja.

"Jawaban mereka terhadap krisis utang adalah dengan melakukan penghematan, dan jawaban mereka terhadap kesenjangan pendanaan adalah dengan memberikan lebih banyak pinjaman," kata Direktur Eksekutif Sementara Oxfam International Amitabh Behar, dilansir Channel News Asia, Senin, 9 Oktober 2023.

"Keuntungan yang sama-sama menguntungkan, seperti mengenakan pajak yang adil kepada orang kaya, kini dibiarkan begitu saja," tegas dia.

Oxfam dan kelompok bantuan dan kampanye lainnya sebelumnya telah meminta kreditur internasional untuk membatalkan utang negara-negara berkembang yang menghadapi krisis ekonomi. Laporan tersebut juga mengatakan pembayaran utang negara-negara termiskin melebihi pengeluaran layanan kesehatan sebesar empat berbanding satu.

Pengerjaan ulang utang untuk beberapa negara yang mengalami gagal bayar, termasuk Zambia dan Ghana, diperkirakan akan mencapai kemajuan dalam pertemuan tatap muka di Marrakesh. Sementara IMF akan melanjutkan pembicaraan dengan Tunisia, Pakistan, Mesir dan negara-negara lain mengenai persyaratan pinjaman dana talangan (bailout) yang diusulkan.