Jepang Akan Potong Alokasi Belanja di 2024

Tokyo: Pemerintah Jepang mengumumkan pemotongan belanja keseluruhan untuk pertama kalinya dalam 12 tahun pada anggaran fiskal 2024. Hal ini dilakukan ditengah spekulasi bank sentral jepang akan segera beralih dari kebijakan moneter ultra longgar yang telah diterapkan selama lebih dari dua dekade.

Dikutip dari Channel News Asia, Minggu, 24 Desember 2023, anggaran untuk tahun fiskal mendatang yang dimulai pada April diperkirakan mencapai 112,07 triliun yen (USD787 miliar), turun 2 persen dari jumlah awal tahun ini sebesar 114,4 triliun yen.
 

baca juga: Jepang Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi di 2023

Aggarannya tetap berada di atas 110 triliun yen selama dua tahun berturut-turut di tengah tekanan belanja militer untuk menghadapi ancaman dari Tiongkok dan Korea Utara serta biaya kesejahteraan bagi masyarakat Jepang yang menua dengan cepat.

Negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia ini berada di bawah tekanan untuk memulihkan kesehatan fiskalnya di tengah kenaikan suku bunga setelah stimulus dan belanja yang berkepanjangan memperburuk utang negara tersebut, yang memiliki beban utang publik terberat di dunia industri.

kenaikan suku bunga

Kementerian Keuangan Jepang menaikkan asumsi suku bunga menjadi 1,9 persen dari saat ini 1,1 persen, yang merupakan kenaikan pertama kalinya dalam 17 tahun. Suku bunga digunakan untuk menghitung biaya pembayaran bunga. Asumsi suku bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya pembayaran utang hingga 27 triliun yen pada tahun fiskal 2024 atau naik 7 persen dari tahun ini.

Ekonom di Nomura Research Institute Takahide Kiuchi menuturkan sebagian besar pemotongan belanja berasal dari pengurangan cadangan darurat akibat Covid-19. Sehingga Pemerintah Jepang perlu memerhatikan dampaknya jika ada kenaikan suku bunga.

"Jika tidak memperhitungkan faktor-faktor tersebut, reformasi belanja hanya menghasilkan sedikit kemajuan,” kata dia yang mengatakan para pengambil kebijakan harus memahami krisis dan mengarahkan kebijakan fiskal yang bertanggung jawab seiring normalisasi kebijakan moneter.

Suku bunga super rendah selama lebih dari dua dekade telah melonggarkan disiplin fiskal di Jepang yang kini terbebani dengan utang publik yang melebihi dua kali lipat ukuran perekonomian sebagai akibat dari putaran stimulus fiskal.