Efek Konsumsi dari Kegiatan TPS Bisa Capai Rp2,4 Triliun

Jakarta: Mantan Menteri Keuangan M Chatib Basri melihat pesta demokrasi Pemilu 2024 akan memunculkan spending effect atau dampak kepada meningkatnya belanja. Sehingga akan bisa membantu pertumbuhan ekonomi di tahun depan.

Spending effect, jelas dia, muncul dari berbagai belanja yang dikeluarkan selama periode kampanye dan pemilihan umum.

"Ilustrasinya, di Indonesia kalau tidak salah ada 800 ribu tempat pemungutan suara (TPS). Pada saat pemilu saja, kalau mampu satu partai politik akan menempatkan tiga orang saksi, yang hadir dari pagi sampai malam," kata Chatib pada BTPN Economic Outlook 2024, di Jakarta, Rabu, 22 November 2023.

Dia menjabarkan, katakanlah biaya makan per orang saksi di tiap TPS dalam satu hari Rp100 ribu untuk tiga kali makan, dikali 800 ribu TPS. Artinya, satu partai menghabiskan anggaran sebanyak Rp240 miliar.

"Saya tidak tahu persis berapa partai yang ikut. Tapi kalau ada 10 partai, per hari bisa Rp2,4 triliun. Ini ilustrasi spending effect itu terjadi," jelas Chatib.

Sehingga efek konsumsi akan cukup besar. Belanja juga mengalir dari pemerintah yang juga menggelontorkan bantuan sosial tunai untuk dampak El Nino dan lainnya. Sehingga dia melihat faktor-faktor tersebut akan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
 

Namun yang harus diperhatikan adalah setelah pemilu sampai akhir tahun. Mungkin investor akan menunggu, terkait siapa kabinetnya, dan kemudian siapa eselon satunya.

"Itu yang membuat proses masuknya investasi menunggu. Atau misalnya kalau ada kementerian baru. Kalau itu belum masuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), maka harus menunggu bujetnya ada. Jadi pro dan consnya di situ," papar Chatib.

Pergantian pemimpin, dia pandang akan berpengaruh terhadap investasi. Pertama, ini bisa saja terjadi apabila ada ketidakpastian muncul. Investor akan akan menunggu mengenai figur-figur yang nanti akan ada di pemerintahan, baik itu kabinet, eselon I.

"Selalu itu adjustment dalam pemerintahan baru. Ini tidak hanya 2024 tapi setiap pergantian pemerintahan baru. Pads 2014 juga terjadi sama. Jadi akan ada orang-orang baru atau birokrasi baru yang bukan membuat investor cemas, tapi birokrasinya menunggu," kata Chatib.

Baca juga: KPU Badung Terima 7.437 Kotak Suara untuk Pemilu 2024

Ketika investor harus membuat keputusan investasi, mereka menunggu siapa menteri yang baru, dan siapa yang tetap tinggal masuk di dalam kabinet yang baru. Kemudian kalau ada menteri baru, kira-kira arahannya akan sama atau tidak.

"Saya tidak tahu satu atau dua putaran, tapi sejak Februari sampai Oktober 2024, saya kira itu proses investasi akan wait and see, melihat siapa yang bekerja di dalam birokrasi dan pemerintahan. Mungkin ada juga kementerian baru, budgetnya belum ada jadi masuk DPR dulu jadi kita punya waktu sembilan bulan untuk wait and see dan itu selalu terjadi," kata Chatib.

Itu dari segi risiko yang muncul. Tapi di sisi lain dia katakan sebenarnya ruang perubahan kebijakan tidak banyak. Sebab kalau ekonomi mau tumbuh enam sampai tujuh persen, maka rasio pajak harus naik, Indonesia harus menarik di mata investor, dan tata kelola juga harus diperbaiki.

"Dalam konteks ini saya kira investor sudah memperhitungkan hal-hal tersebut. Kalau melihat pengalaman baru, saya lihat tidak ada kekhawatiran terlalu berlebihan dalam konteks itu karena investor itu maunya terprediksi dan pasti. Kalau dua ini oke, investor biasanya masuk tapi menunggu karena ada transisi yang tidak terhindarkan," kata Chatib.