Polri Dukung Peningkatan Layanan Peserta BPJS Bagi Buruh

Kabupaten Tangerang: Polri mendukung peningkatan layanan kesehatan bagi pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari peserta kaum pekerja atau buruh. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri peringatan HUT Ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di PT Victory Chingluh Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten.

"Saya tadi sudah instruksikan bahwa terhadap rekan-rekan buruh yang mendapatkan pelayanan BPJS, silakan apabila akan menggunakan fasilitas-fasilitas kesehatan milik PORI di seluruh Indonesia," ucap Listyo, dilansir dari Antara, Senin, 16 Februari 2026.

Menurut dia, dukungan peningkatan layanan kesehatan bagi pasien BPJS peserta kaum buruh akan disiapkan di seluruh fasilitas kesehatan milik Polri yang tersebar di Indonesia.

Dia mengatakan hal itu merupakan bentuk komitmen Polri mendukung program-program jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah.

"Dan ini juga menjadi program dari pemerintah yang kita tindak lanjuti. Saya kira itu," ujar dia.
 

Baca Juga:  Menkeu: Insentif Pemutihan BPJS Kelas 3 Sudah Cair, Perpres Masih Disiapkan

Ilustrasi. Medcom

Listyo mengatakan seluruh jajarannya, khususnya di Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri, telah diinstruksikan untuk membantu seluruh peserta BPJS dari pekerja atau buruh mendapatkan layanan kesehatan tersebut.

"Khususnya di wilayah-wilayah yang memang di situ dibutuhkan pelayanan dari teman-teman serikat buruh," tutur dia.

Adanya dukungan peningkatan layanan program BPJS itu diharapkan bisa mempermudah seluruh peserta jaminan kesehatan dalam menunjang hak-hak mereka yang dapat dilakukan dengan baik.

"Saya kira ini adalah salah satu bentuk komitmen kami untuk juga memberikan pelayanan terhadap hal-hal yang memang harus kita berikan," ungkap dia.

Selain itu, kata Kapolri, pihaknya juga akan terus mengawal dan memberikan pendampingan terhadap para anggota serikat buruh dalam memberikan solusi pada masalah ketenagakerjaan, baik itu masalah hak buruh, ruang kerja hingga pendampingan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Kita akan terus dorong, kita terus kawal, sehingga kemudian terkait dengan ruang pekerjaan yang baru, namun di sini lain juga hak-hak buruh tetap bisa kita perjuangkan semaksimal mungkin," kata dia.