Junta Myanmar Cabut Status Duta Besar untuk PBB Kyaw Moe Tun

Naypyidaw: Pemerintahan junta Myanmar mencabut status Kyaw Moe Tun sebagai duta besar dan perwakilan tetap negara tersebut untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tuduhan melakukan “aktivitas ilegal."

Dalam pernyataan yang disiarkan media pemerintah dan dikutip AsiaOne, Minggu, 13 September 2026, otoritas Myanmar mengatakan Kyaw Moe Tun telah diberhentikan dari dinas sipil sejak 27 Februari 2021 karena dianggap tidak menjalankan instruksi pemerintah.

Pencabutan status tersebut terjadi lebih dari lima tahun setelah Kyaw Moe Tun secara terbuka menentang kudeta militer Myanmar di hadapan Majelis Umum PBB.

Pada 26 Februari 2021, beberapa pekan setelah militer menggulingkan pemerintahan yang dipimpin Aung San Suu Kyi, Kyaw Moe Tun menyampaikan seruan emosional kepada komunitas internasional agar tidak memberikan legitimasi kepada militer Myanmar.

Namun, meski telah diberhentikan oleh otoritas Myanmar, status Kyaw Moe Tun sebagai perwakilan tetap di PBB selama ini tidak berubah.

Hal tersebut terjadi karena Komite Kredensial PBB (Credentials Committee) menunda keputusan mengenai siapa yang berhak mewakili Myanmar di organisasi dunia tersebut.

Sengketa Representasi Myanmar

Kyaw Moe Tun ditunjuk oleh pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Pemerintahan tersebut digulingkan melalui kudeta militer pada Februari 2021 yang kemudian memicu perang saudara di berbagai wilayah Myanmar.

Sejak kudeta, persoalan mengenai siapa yang berhak mewakili Myanmar di PBB menjadi bagian dari perselisihan antara pemerintahan militer dan kelompok pro-demokrasi.

Kelompok pro-demokrasi bersama pemerintahan sipil bayangan, National Unity Government (NUG), turut membantu Kyaw Moe Tun mempertahankan posisinya melalui kampanye advokasi dan lobi internasional.

Komite Kredensial PBB diperkirakan akan kembali bersidang setelah Sidang Umum PBB di New York pada akhir September. Komite tersebut dapat membahas kembali perselisihan mengenai representasi Myanmar.

Dengan demikian, pengumuman pemerintah Myanmar mengenai pencabutan status Kyaw Moe Tun tidak serta-merta mengubah siapa yang diakui PBB sebagai perwakilan Myanmar.

Dituduh Gunakan Dana Negara Tanpa Izin

Pemerintah militer Myanmar juga menuduh Kyaw Moe Tun melakukan penggunaan tanpa izin terhadap aset negara dan dana misi diplomatik ketika bekerja sama dengan NUG.

Otoritas Myanmar mengatakan sedang menggunakan jalur diplomatik serta bekerja sama dengan Interpol, United States National Central Bureau, dan sejumlah lembaga Amerika Serikat (AS) untuk mengambil tindakan hukum terhadap Kyaw Moe Tun.

Belum ada keterangan mengenai langkah hukum konkret yang telah diambil terhadapnya. Sementara itu, posisi Kyaw Moe Tun di PBB tetap terkait dengan proses kredensial yang belum diselesaikan.

Persoalan tersebut menjadi salah satu simbol penting dalam perebutan legitimasi antara pemerintahan militer Myanmar dan kelompok yang menentang kudeta. Bagi kelompok pro-demokrasi, mempertahankan perwakilan di PBB menjadi sarana untuk mencegah junta memperoleh pengakuan diplomatik penuh di tingkat internasional.

baca juga: PBB Desak Isu Myanmar Dirujuk ke ICC atas Dugaan Kejahatan Internasional