Pentingnya ASEAN dan Multilateralisme Cegah Rivalitas Berubah Jadi Konfrontasi

Jakarta: Association of South East Asian Nations (ASEAN) menjadi salah satu topik yang menjadi perhatian utama dari Menteri Luar Negeri RI Sugiono, ketika memberikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2026. Relevansi ASEAN menjadi semakin krusial dengan ketahanan nasional.

“Presiden Prabowo telah menegaskan, In the current situation of geopolitical uncertainty, the stronger ASEAN is, the more we will be heard’” ujar Menlu Sugiono pada Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2026 di Jakarta, Rabu 14 Januari 2026.

“Namun, ASEAN hanya akan kuat jika kesatuan dan sentralitas ASEAN terus dijaga dan diperjuangkan bersama. Dinamika ASEAN sepanjang tahun lalu, utamanya krisis antar negara ASEAN, menunjukkan bahwa perdamaian di Asia Tenggara adalah sesuatu yang tidak boleh dan tidak bisa kita abaikan,” tegas Menlu Sugiono.

Bahkan dalam momentum 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation tahun ini, menyaksikan prinsip-prinsipnya yang tengah ditekankan. “Karena itu, Indonesia mengajak dan menyerukan agar ASEAN kembali pada tujuan awal: untuk menjaga kawasan ini menjadi ruang damai, bebas dari unjuk kekuatan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyatnya,” ucap Menlu Sugiono.

Indonesia melihat ASEAN sebagai mekanisme kolektif yang efektif untuk mengelola perbedaan dan mencegah rivalitas berubah menjadi konfrontasi. Untuk mempertebal ASEAN Centrality, relevansi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific perlu ditegaskan kembali sebagai satu kerangka pengelolaan kawasan yang inklusif, dengan ASEAN memegang kendali atas arah dan tata kelola kawasannya sendiri.

Menlu Sugiono pun menjelaskan Indonesia siap bersinergi erat dengan Keketuaan Filipina untuk memastikan kesinambungan agenda dan keberlanjutan inisiatif kawasan, termasuk penyelesaian Code of Conduct di Laut China Selatan yang sejalan dengan UNCLOS.

Myanmar

Terkait Myanmar, Indonesia selalu konsisten mendorong penyelesaian yang berkelanjutan dan sesuai dengan hukum, bukan sekadar solusi instan yang justru memperdalam fragmentasi. Menlu turut menegaskan menyadari bahwa perkembangan situasi, termasuk pelaksanaan pemilu di Myanmar, menuntut pendekatan yang beyond business as usual.

Koridornya adalah menciptakan ruang dialog yang inklusif dan membuka jalan bagi rekonsiliasi nasional. Indonesia menurut Menlu terus melakukan pendekatan ini melalui berbagai engagement dengan para pemangku kepentingan, termasuk dengan berbagi pengalaman secara konstruktif.

“Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta, yang terus secara aktif memonitor perkembangan khusus untuk isu ini,” kata Menlu Sugiono.

Di Pasifik, Indonesia tidak sekadar hadir karena geografi atau kedekatan sosial budaya, tetapi karena pilihan strategis. Indonesia adalah bagian dari Pasifik, dan Pasifik adalah ruang strategis bagi Indonesia. Pendekatan ini dibangun sebagai kemitraan Pacific Elevation, berorientasi masa depan, dan selaras dengan 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent.

“Sebagai Menteri Luar Negeri, saya mendengar langsung pertanyaan di banyak meja perundingan multilateral. Ketika aturan sering dilanggar dan keputusan terlambat, apa manfaat multilateralisme bagi Indonesia? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sah, dan Indonesia tidak menghindarinya,” tutur Menlu.

“Kita semua melihat sendiri bagaimana multilateralisme hari ini berada di bawah ancaman serius. Bukan karena nilai dasarnya yang keliru, tetapi karena arsitekturnya tertinggal dari realitas geopolitik, ekonomi, dan keamanan yang bergerak jauh lebih cepat,” tegas Menlu.

Menlu menambahkan, melalui pengamatan itu, menjadi jelas bahwa multilateralisme adalah instrumen strategis untuk memperluas ruang bertindak di tengah menguatnya logika hard power dan memastikan survival tidak menjadi zero sum game.