Indonesia Dorong Pembiayaan dan Akuntansi Laut untuk Perkuat Aksi Iklim

New York: Indonesia mendorong penguatan kerja sama internasional untuk menjadikan laut sebagai bagian penting dari solusi perubahan iklim.

Dorongan itu disampaikan dalam Annual Meeting of the Leaders of the High-Level Panel for a Sustainable Ocean Economy atau Leaders’ Meeting Ocean Panel di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB sesi ke-81 di New York, Amerika Serikat, Rabu lalu.

"Laut adalah elemen sentral dari aksi iklim. Kerja sama internasional yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan just transition penting untuk memperkuat solusi iklim berbasis laut. Itulah pesan yang harus terus didorong oleh seluruh negara Ocean Panel," kata Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar Ricky Suhendar, dalam keterangan di situs Kemlu RI, Jumat, 25 September 2026.

Pertemuan tahun ini mengusung tema "Ocean-Climate Leadership on the Road to COP31 UNFCCC". Pertemuan tersebut berfokus pada penguatan kepemimpinan dan kerja sama untuk mempercepat implementasi aksi ocean-climate nexus menuju COP31 di Antalya, Turkiye, pada 9-20 November 2026.

Pertemuan dipimpin bersama oleh Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre dan Presiden Palau Surangel Whipps Jr. Acara tersebut juga diikuti Presiden Ghana, Presiden Namibia, serta menteri dan pejabat perwakilan dari 14 negara anggota Ocean Panel lainnya.

Selain menekankan peran sentral laut sebagai solusi iklim, Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat ocean-climate nexus melalui konservasi laut, karbon biru, dan ketahanan pesisir. Komitmen tersebut antara lain dilakukan melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 yang memperkuat peran sektor kelautan dan perikanan dalam mitigasi perubahan iklim nasional.

Dorong Ocean Financing dan Ocean Accounting

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mendorong Ocean Panel memainkan peran strategis dalam dua area, yakni ocean financing dan ocean accounting.

Indonesia menilai ocean financing diperlukan untuk menerjemahkan komitmen aksi laut dan iklim menjadi implementasi nyata. Sementara itu, penguatan ocean accounting dinilai penting untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dan bukti.

Melalui pertemuan tersebut, Indonesia meneguhkan komitmennya memperkuat kolaborasi internasional dalam menjaga laut sebagai solusi iklim yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Indonesia juga mendorong langkah nyata menuju tata kelola laut yang adil, merata, dan inklusif.

Ocean Panel diinisiasi pada 2018 oleh Perdana Menteri Norwegia dan Indonesia merupakan salah satu founding members.

Saat ini, Ocean Panel beranggotakan 19 negara yang secara bersama-sama mewakili sekitar 50 persen garis pantai dunia dan 45 persen wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) global.

Ocean Panel telah menghasilkan berbagai agenda aksi, kajian, dan rekomendasi kebijakan untuk mendorong ekonomi laut berkelanjutan, termasuk Transformations for a Sustainable Ocean Economy, serta berbagai Blue Papers dan laporan tematik.

Baca juga: Indonesia Tempatkan Aksi Iklim sebagai Strategi Membangun Ekonomi yang Tangguh