IABC Indonesia: AI Lahirkan Mandat Baru bagi Komunikator

Jakarta: Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) mengubah cara informasi diproduksi, didistribusikan, dan diterima publik. Kondisi tersebut membuat tantangan komunikasi tidak lagi hanya berkaitan dengan kecepatan penyampaian pesan, tetapi juga kemampuan menjaga kredibilitas dan kepercayaan.

Persoalan itu menjadi sorotan dalam The 5th IABC Indonesia Conference & Awards 2026 bertema 'Driving Communications Impact: Building Trust in the Age of AI' di Jakarta, Jumat, 18 September 2026.


Sejumlah pembicara mengikuti sesi diskusi dalam The 5th IABC Indonesia Conference & Awards 2026 di Jakarta. (Foto: Ist)

Urgensi menjaga kepercayaan terlihat dari data Reuters Institute Digital News Report 2026. Kepercayaan terhadap berita secara global berada di angka 37 persen, terendah sejak Reuters Institute melakukan pengukuran pada 2015. Di Indonesia, angkanya tercatat 32 persen, turun empat poin dari tahun sebelumnya.

Di sisi lain, sebanyak 62 persen responden global mengkhawatirkan informasi palsu dan menyesatkan di internet. Sementara itu, hanya 20 persen menyatakan percaya pada berita yang diperoleh melalui chatbot AI.

Tantangan kepercayaan juga semakin kompleks berdasarkan temuan Edelman Trust Barometer 2026. Tujuh dari sepuluh responden global ragu atau tidak bersedia mempercayai mereka yang memiliki nilai, sumber informasi, cara pandang, atau latar belakang berbeda.

Kesenjangan kepercayaan juga terlihat berdasarkan tingkat pendapatan. Di Indonesia, perbedaan tingkat kepercayaan terhadap institusi antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah mencapai 26 poin, salah satu yang terbesar di antara negara yang disurvei.


President IABC Indonesia Elvera N. Makki memaparkan data mengenai tingkat kepercayaan publik dalam konferensi IABC Indonesia di Jakarta. (Foto: Ist)

Temuan tersebut memperlihatkan persoalan kepercayaan tidak hanya berkaitan dengan penurunan tingkat kepercayaan, tetapi juga semakin terfragmentasinya kepercayaan di tengah masyarakat.

President IABC Indonesia dan CEO VMCS Communications and Social Impact, Elvera N. Makki menyebut kondisi tersebut sebagai disruption of trust yang membawa mandat baru bagi profesi komunikasi. Menurutnya, AI membuat produksi dan penyebaran informasi semakin mudah, sekaligus membuat konten manipulatif semakin sulit dibedakan dari informasi yang kredibel.

"Komunikator memiliki peran penting dalam membantu masyarakat menentukan informasi yang layak dipercaya. Di tengah begitu banyak informasi yang sama-sama terlihat meyakinkan, tantangannya bukan lagi mendapatkan informasi, tetapi menentukan mana yang benar. Inilah mandat baru komunikator, yaitu membantu publik menavigasi kompleksitas informasi dengan menjadikan kebenaran lebih mudah diverifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menciptakan kondisi yang memungkinkan kepercayaan tumbuh," ujar Elvera dalam pembukaan konferensi.
 

Menurut Elvera, kekhawatiran terhadap informasi palsu dan menyesatkan menjadi semakin serius karena dapat memengaruhi cara masyarakat mengambil keputusan, baik dalam kehidupan sehari-hari, organisasi, maupun bisnis.

Karena itu, keberhasilan komunikasi tidak lagi cukup dinilai dari seberapa luas atau cepat sebuah pesan tersebar.

"Reach, engagement, dan kecepatan distribusi tetap relevan, tetapi tidak lagi cukup. Komunikasi yang berdampak harus menghasilkan pemahaman, memperkuat kepercayaan, membantu publik mengambil keputusan yang lebih terinformasi, dan mendorong perubahan perilaku. Di situlah ukuran keberhasilan komunikasi perlu bergeser dari outputs menuju outcomes dan impact," tambahnya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria menempatkan kepercayaan sebagai fondasi penting dalam pengembangan AI di Indonesia. Ekosistem AI nasional, menurutnya, perlu dibangun berdasarkan tiga prinsip yang menjadi arah pengembangan AI nasional, yaitu inklusif, berdaya, dan berdaulat.

Kemampuan AI menghasilkan misinformasi, disinformasi, dan deepfake yang semakin menyerupai realitas juga membuat batas antara informasi autentik dan manipulatif kian sulit dikenali. Kondisi tersebut menuntut literasi digital yang lebih kuat sekaligus tata kelola AI yang mampu menjaga keandalan teknologi dan informasi.

"Trust ini sangat penting karena merupakan faktor utama yang membuat publik mau masuk ke dalam satu layanan berbasis digital. Dari sisi komunikasi, hal mendasar dalam penggunaan AI adalah memastikan adanya information integrity sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan kredibel," ujar Nezar.

Dalam pelayanan publik, kesalahan sistem AI dapat berdampak langsung pada masyarakat sekaligus menurunkan kepercayaan terhadap layanan pemerintah. Karena itu, penerapan AI perlu disertai safeguards, pengujian, sandboxing, kepatuhan, dan evaluasi yang ketat agar sistem yang digunakan publik andal dan dapat dipercaya.

Dari sisi pengembangan AI nasional, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Prof. Stella Christie melihat Indonesia memiliki modal untuk mengambil posisi strategis. Kekuatan tersebut tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga kesiapan infrastruktur, kebijakan, dan talenta.

"Indonesia memiliki peluang yang besar, namun harus dengan strategi yang tepat. Jika kita memiliki infrastruktur, kebijakan, dan talenta, maka teknologi dan pembiayaan akan datang dengan sendirinya," ujar Stella. 
 

Sementara itu, dari perspektif kepentingan publik, Anggota DPD RI dari Provinsi Bali Ni Luh Djelantik mengingatkan bahwa kemajuan teknologi pada akhirnya perlu dinilai dari manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Komunikasi publik tidak boleh berhenti pada narasi yang terdengar baik. Komunikasi harus hadir di tengah persoalan masyarakat, mendengarkan mereka, memperjuangkan kepentingan mereka, dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan. Teknologi boleh semakin maju, tetapi manusianya tidak boleh tertinggal. Di situlah kepercayaan dibangun: masyarakat melihat bahwa apa yang dikatakan sejalan dengan apa yang dilakukan," ujar Ni Luh.

Pandangan tersebut menempatkan pendekatan human-centered communication sebagai bagian penting dari transformasi AI. Dengan pendekatan tersebut, kemajuan teknologi tidak memperlebar kesenjangan informasi maupun akses di masyarakat.

Pada tingkat daerah, Wakil Gubernur Jawa Timur dan Distinguished Advisor IABC Indonesia Emil Elestianto Dardak, melihat pemerintah provinsi memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat sekaligus menjalankan transformasi pelayanan publik.

"Di tingkat provinsi, teknologi harus diterjemahkan menjadi pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. AI menawarkan peluang untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi adopsinya harus berjalan bersama transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang dapat dipahami masyarakat. Transformasi digital akan memiliki makna apabila teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik," ujar Emil.

Memasuki penyelenggaraan kelimanya, IABC Indonesia Conference & Awards konsisten membawa isu-isu yang berada di garis depan perubahan profesi komunikasi. Tahun ini, 'Driving Communications Impact: Building Trust in the Age of AI' memperluas diskusi dari pemanfaatan AI menuju persoalan yang lebih mendasar, yakni menjaga teknologi, komunikasi, dan kepemimpinan tetap tepercaya di mata publik.


IABC Indonesia menggelar konferensi yang membahas tantangan komunikasi, kepercayaan, dan perkembangan AI. (Foto: Ist)

Sebagai pionir dalam mendorong impact-driven communications, IABC Indonesia menempatkan komunikasi sebagai fungsi strategis yang menghubungkan perkembangan teknologi dengan kepentingan manusia dan masyarakat.

"Selama lima penyelenggaraan, IABC Indonesia secara konsisten membangun percakapan yang membentuk masa depan profesi komunikasi. Pesan tahun ini semakin jelas, bahwa keberhasilan komunikasi bukan ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang kita produksi, tetapi oleh kemampuan membangun kepercayaan dan mengubahnya menjadi dampak yang berarti," tutup Elvera.