Dorongan Bahlil soal DBH Perkuat Kemandirian Daerah

Jakarta: Fraksi Golkar di DPR didorong memperhatikan dana bagi hasil (DBH) daerah. Dorongan disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, merespons arahan Bahlil. Abdul menilai dorongan tersebut untuk memperkuat kemandirian daerah.

“DBH jangan hanya dipandang sebagai transfer rutin dari pusat ke daerah. DBH harus menjadi instrumen keadilan fiskal dan modal untuk membangun kemandirian ekonomi daerah,” ujar Abdul dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Agustus 2026.

Ia mengatakan, banyak daerah kaya SDA yang mengeluh kontribusinya terhadap penerimaan negara besar. Tetapi, manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat setempat belum selalu sebanding.

Karena itu, Abdul Rahman mendorong agar DBH diarahkan untuk membiayai kebutuhan strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, konektivitas, serta pengembangan ekonomi baru.
 

“Jangan sampai DBH habis untuk belanja rutin. Kekayaan SDA harus diubah menjadi investasi jangka panjang agar ketika SDA menipis, daerah tetap memiliki sumber pertumbuhan ekonomi,” kata Abdul.


Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Golkar Abdul Rahman Farisi. Foto: Istimewa.

Abdul Rahman juga mengusulkan penguatan kebijakan earmarking agar sebagian DBH secara khusus dialokasikan untuk sektor-sektor strategis. Menurutnya, skema tersebut penting untuk mencegah ketergantungan daerah terhadap penerimaan SDA.

“Keberhasilan DBH bukan diukur dari besarnya dana yang ditransfer, tetapi dari seberapa besar dana tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kemandirian ekonomi daerah,” tegas Abdul.

Ia menambahkan, perhatian terhadap DBH sekaligus memperkuat keberpihakan Partai Golkar kepada daerah penghasil SDA. Sebab, daerah penghasil SDA harus menjadi bagian penting dari pembangunan nasional.

"Golkar harus memastikan kekayaan alam tidak hanya menghasilkan penerimaan negara, tetapi juga meninggalkan warisan berupa SDM yang berkualitas, infrastruktur yang kuat, dan ekonomi daerah yang mandiri,” pungkas Abdul Rahman.