Personel Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan mengerahkan crane tadano untuk membongkar jembatan penyeberangan orang (JPO) Tendean, Jakarta, Selasa (14/7/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri
Biaya Pembangunan Kembali JPO Tendean Diperkirakan Mencapai Rp6 Miliar
Achmad Zulfikar Fazli • 21 July 2026 18:10
Jakarta: Dinas Bina Marga DKI Jakarta menghitung perkiraan biaya pembangunan kembali jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, yang roboh akibat ditabrak truk bermuatan alat berat pada Selasa, 14 Juli 2026. Estimasi biaya pembangunan mencapai miliaran rupiah.
"Anggarannya mau kita hitung dulu. Tapi (perkiraan) mungkin sekitar Rp5 miliar hingga Rp6 miliar," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo di Balai Kota, Jakarta Pusat, dilansir dari Antara, Selasa, 21 Juli 2026.
Heru mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengupayakan pembiayaan proyek tersebut melalui skema Koefisien Lantai Bangunan (KLB) agar tidak membebani APBD. Skema kompensasi KLB adalah mekanisme pemerintah memberikan izin kepada pengembang untuk membangun gedung lebih tinggi atau lebih luas, syaratnya pengembang harus membangun fasilitas publik sebagai imbalan.
"Pembiayaan dicarikan dari luar. Mungkin dari KLB ya," ucap Heru.
Dia berharap pembangunan kembali JPO Tendean dapat segera berjalan meski membutuhkan waktu lama. Sebagai solusi jangka pendek, Dinas Bina Marga DKI sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk membangun zebra cross atau pelican crossing (jalur penyeberangan bagi pejalan kaki) di sekitar lokasi bekas JPO Tendean.

JPO Tendean dibongkar usai ditabrak truk pembawa crane. Foto: Antara.
Menurut Pramono, pembangunan kembali JPO akan memakan waktu. Sedangkan, fasilitas penyeberangan merupakan kebutuhan mendesak bagi pejalan kaki.
Dia menegaskan Pemprov DKI Jakarta juga tetap menyiapkan solusi jangka panjang dengan membangun kembali JPO tersebut. Pihaknya akan mulai membahas skema anggaran yang digunakan guna membangun JPO Tendean, termasuk lewat APBD, pembiayaan kreatif lain seperti dana CSR atau hak penamaan.
“Sekarang kita lakukan dan minggu depan ini kami rapatkan segera kami putuskan. Karena itu enggak bisa ditunda-tunda, itu adalah JPO yang sangat-sangat strategis,” kata Pramono, Jakarta, Sabtu, 18 Juli 2026.