Dedi Mulyadi Wacanakan Hapus Pajak Kendaraan Diganti dengan Jalan Berbayar

Bandung: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana menghapus pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan skema jalan raya berbayar seperti jalan tol atau tax on location. Ia menilai rencana tersebut merupakan langkah yang adil dan akan terlebih dahulu dikaji pada tahun ini.

Dedi menjelaskan, jalan raya berbayar ini nantinya hanya akan dikhususkan untuk jalan-jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kualitasnya sudah dibuat setara dengan jalan tol. Infrastruktur jalan pun akan dibangun lebih baik untuk menunjang rencana tersebut.

“Menghilangkan pajak kendaraan bermotor diganti dengan jalan berbayar. Ini lagi dikaji, jadi pajaknya enggak usah ada tetapi masuk jalan provinsi yang berkualitas yang setara dengan jalan tol bayar,” ujar Dedi di Gedung DPRD Jawa Barat, Senin, 11 Mei 2026.

Menurut Dedi, jalan berbayar merupakan langkah yang lebih adil dibandingkan pajak kendaraan yang saat ini diterapkan. Hasil pembayaran dari jalan berbayar bisa langsung digunakan untuk memaksimalkan kemantapan jalan, termasuk infrastruktur pendukungnya.

“Menurut saya itu jauh lebih berkeadilan dibanding pajak kendaraan bermotor. Mobil yang dipakai dan yang tidak dipakai bayar pajaknya sama. Ini kajian-kajiannya lagi kita konferensifkan. Untuk itu tidak boleh ada kata pesimis, kita harus selalu optimistis,” jelas Dedi.
 

Dedi mengatakan, pemerintah pusat saat ini belum memberikan aturan pajak untuk kendaraan listrik. Menurutnya, rencana jalan berbayar akan membuat keadilan bagi para pemilik kendaraan listrik maupun kendaraan berbahan bakar bensin.

“Tetapi juga ada pemikiran, kalau ingin berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar. Siapa yang pakai jalan provinsi, bayar. Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi tidak pernah jalan,” kata Dedi.

Meskipun demikian, rencana ini masih dalam proses kajian. Dedi pun belum mengetahui lebih jauh nantinya akan seperti apa. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memantapkan jalan milik provinsi yang tersebar di kabupaten dan kota.

“Kan baru mulai kajian. Kan biar pada cerdas, gitu loh. Tetapi dengan perhitungan, seluruh jalan provinsi sudah memenuhi syarat seperti jalan tol,” ujarnya.


Ilustrasi. Foto: Dok MI

Proses kajian, dipastikan Dedi, akan melibatkan sejumlah akademisi dan pihak-pihak terkait lainnya. Kajian akan dipimpin langsung oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat.

“Ya kajian akademik dong. Nanti dengan pakar transportasi, kemudian dengan para akademisi. Nanti timnya yang mengoordinasikan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat,” kata Dedi.

Dedi menambahkan, skema seperti ini sudah banyak digunakan di sejumlah negara lain. Di negara-negara tersebut, jalan di pusat kota sudah harus berbayar dengan sistem canggih tanpa harus menempelkan kartu elektronik untuk proses pembayaran.

“Nantinya kayak model tol. Nanti kan ada sistemnya itu, digital, enggak usah lagi kayak tol e-money ditempel begitu, ada. Bisa, nanti kan bisa dilihat. Teknologinya sudah ada, di negara-negara lain sudah ada,” kata Dedi.