Dua Tahun Diplomasi Indonesia: Perluas Pasar, Lindungi WNI, hingga Dukung Palestina

Jakarta: Pemerintah Indonesia memaparkan capaian dua tahun politik luar negeri Kabinet Merah Putih periode Oktober 2024–Oktober 2026, dengan menitikberatkan diplomasi untuk memperkuat ketahanan nasional, membuka peluang ekonomi, melindungi warga negara Indonesia (WNI), serta berkontribusi bagi perdamaian dunia.

Sejumlah prestasi telah berhasil tercapai, mulai dari bidang pangan, energi, perdagangan, kemitraan strategis, stabilitas kawasan, diplomasi multilateral, hingga dukungan tak tergoyahkan untuk Palestina.

Di bidang ketahanan nasional, Indonesia memperkuat kerja sama produksi beras dengan Jepang dan Korea Selatan, peternakan sapi perah dengan Vietnam, serta pengembangan energi panas bumi dan thorium bersama Jepang. Indonesia juga mengembangkan ekosistem baterai dan kendaraan listrik bersama China.

Pada Oktober 2026, Indonesia turut mendorong pengesahan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengenai akses anak terhadap makanan bergizi. Resolusi tersebut memperoleh dukungan lebih dari 80 negara.

Diplomasi Ekonomi dan Pelindungan WNI

Di bidang ekonomi, Indonesia memperluas akses pasar melalui penandatanganan perjanjian perdagangan dengan Kanada, Peru, dan Uni Ekonomi Eurasia pada 2025. Indonesia juga menyelesaikan secara substantif perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) pada tahun yang sama serta menandatangani kemitraan pertumbuhan ekonomi dengan Inggris pada 2026.

Indonesia juga menjadi anggota penuh BRICS pada 2025 dan memegang Keketuaan Developing Eight (D-8) periode 2026–2027. Dalam rangkaian kegiatan D-8 Halal Expo 2026, tercatat komitmen transaksi lebih dari USD13 juta.

Pada sektor ekonomi digital, pemerintah memperluas penggunaan QRIS lintas batas dengan Thailand, Malaysia, Jepang, dan China. Sementara itu, pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (Ditjen HEKSP) pada 2025 ditujukan untuk memperkuat koordinasi diplomasi perdagangan, investasi, dan kerja sama pembangunan internasional.

Dalam pelindungan WNI di luar negeri, pemerintah mencatat sekitar 124.000 kasus yang melibatkan WNI telah diselesaikan sejak 2024 hingga September 2026. Sepanjang 2025, sebanyak 27.768 WNI dipulangkan dari berbagai situasi krisis.

Upaya pelindungan tersebut juga mencakup evakuasi WNI dari Iran di tengah eskalasi konflik Timur Tengah pada 2026. Selain itu, sembilan WNI peserta Global Sumud Flotilla 2.0 dan empat awak kapal MT Honour 25 yang menjadi korban pembajakan di Somalia berhasil kembali ke Indonesia pada 2026.

Penguatan Kemitraan Strategis dan Kawasan

Indonesia meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis dengan Thailand, Mesir, dan Rusia, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam. Pemerintah juga memperkuat kemitraan dengan Prancis dan Korea Selatan sepanjang 2025–2026.

Di bidang dialog strategis, Indonesia menyelenggarakan Dialog 2+2 pertama dengan Turki dan Dialog Strategis Komprehensif dengan China pada 2026. Sepanjang 2025, Indonesia juga menyepakati tujuh kerja sama pertahanan dan 16 perjanjian penegakan hukum dengan negara-negara mitra.

Diplomasi perbatasan turut mencatat kemajuan dalam perundingan penyelesaian batas darat dan maritim dengan negara tetangga, termasuk Malaysia, Timor-Leste, dan Vietnam.

Di kawasan, Indonesia menempatkan ASEAN sebagai jangkar politik luar negeri untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Pada 2025, Presiden Prabowo Subianto bersama para pemimpin ASEAN mengadopsi Visi Komunitas ASEAN 2045. Indonesia juga mendukung keanggotaan Timor-Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN pada Oktober 2025.

Pada 2026, Indonesia mendukung pengesahan Deklarasi Kerja Sama Maritim ASEAN serta penguatan kerja sama ketahanan pangan, energi, dan stabilitas kawasan. Di luar ASEAN, Indonesia menjadi mitra strategis Pacific Islands Forum (PIF) pada 2026 dan memegang Keketuaan Kelompok Kerja Ekonomi Biru Indian Ocean Rim Association (IORA) periode 2025–2027.

Kontribusi bagi Perdamaian Dunia

Dalam pemeliharaan perdamaian, Indonesia tercatat sebagai kontributor personel terbesar keenam di dunia, dengan hampir 2.000 personel yang bertugas dalam tujuh misi PBB per Oktober 2026.

Indonesia juga menginisiasi Joint Statement on the Safety and Security of Peacekeepers pada 9 April 2026. Pernyataan bersama tersebut memperoleh dukungan 73 negara dan pengamat PBB sebagai upaya memperkuat keselamatan dan keamanan personel pemeliharaan perdamaian.

Selain itu, Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030. Pencalonan tersebut diarahkan untuk mendorong Dewan Keamanan PBB yang lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis.

Dalam kepemimpinan multilateral, Indonesia memegang presidensi Dewan HAM PBB pada 2026 dan menjalankan mandat sebagai anggota Dewan Auditor PBB periode 2026–2032. Indonesia juga mencatat kemenangan dalam seluruh 10 pencalonan penting di berbagai organisasi internasional sepanjang 2025.

Pemerintah turut memperkuat partisipasi Indonesia dalam G20, BRICS, MIKTA, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), APEC, dan D-8. Indonesia juga mengajukan pencalonan Menteri Kesehatan RI sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Diplomasi untuk Palestina

Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi salah satu agenda utama politik luar negeri Indonesia. Pemerintah menyatakan terus menggalang dukungan internasional melalui PBB, OKI, dan berbagai forum multilateral untuk mendorong implementasi solusi dua negara, gencatan senjata, pelindungan warga sipil, serta perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Dalam bidang kemanusiaan, Indonesia memfasilitasi pengiriman sekitar 500 ton bantuan menuju Gaza pada April 2026. Indonesia juga menegaskan komitmen kontribusi tahunan sebesar USD12 juta kepada Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada September 2026.

Indonesia turut mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Otoritas Palestina sebagai bagian dari upaya mewujudkan negara Palestina yang mandiri dan berdaulat.

Baca juga: 2 Tahun Prabowo-Gibran, Capaian & Tantangan Pembangunan