2 Tahun Prabowo-Gibran, Pertumbuhan Ekonomi Tingkatkan Kesejahteraan

Jakarta: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi. Capaian ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Syahganda, capaian tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, bahkan mencapai 5,61 persen pada kuartal I-2026. Termasuk dari kenaikan kesejahteraan petani dan nelayan dan peningkatan upah buruh yang signifikan.

Syahganda mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6 persen berkat belanja pemerintah pada awal tahun yang turut mendorong aktivitas sektor swasta. Hal ini sekaligus menjawab keraguan sejumlah ekonom terhadap capaian positif pemerintah.

“Nah kalau misalkan beberapa ekonom yang meragukan data 5,6 persen tadi, pemerintah sudah menjelaskan bahwa itu ada front loading, itu memang government spending di awal tahun itu besar-besaran sehingga memancing swasta dan lain-lain itu chip in dan itu memang menghasilkan 5,6 persen,” ujar Syahganda dikutip melalui keterangan tertulis, Rabu, 21 Oktober 2026.
 

Indikator keberhasilan tersebut tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang melonjak dari 124 pada akhir 2024 menjadi 131 pada September 2026. Tren positif ini turut diikuti oleh Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang mencatatkan angka 108,85 pada periode yang sama.

Di sektor ketenagakerjaan, Syahganda menegaskan kenaikan upah buruh mencapai rata-rata 6,5 persen selama dua tahun terakhir. Capaian ini naik signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang rata-rata hanya berada di kisaran 1 persen.

“Karena rata-rata kenaikan upah buruh udah 2 tahun ya, 6,5 persen. Dulu berapa? Rata-rata 1 persen. Artinya ini ada shifting paradigm di mana Bapak Presiden itu pertumbuhan itu harus inklusif. Harus diarahkan kepada orang-orang yang di lapisan bawah,” kata Syahganda.


Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Dok. Antara.

Pemerintah tak menampik adanya tantangan berupa penurunan jumlah masyarakat kelas menengah sekitar 11 juta orang ke kelompok kelas menengah bawah. Masalah ini dipastikan akan menjadi perhatian serta fokus penanganan pemerintah pada 2027 melalui penguatan sektor industri penyerapan tenaga kerja.

“Presiden akan masuk ke industri otomotif, tahun depan 2027 itu pasti penyerapan tenaga kerja untuk kelas menengah tadi yang komplain. Nah, itu yang sebenarnya kita harus tahu bahwa secara overall ini memang Presiden telah berhasil untuk melakukan, satu yang disebut pertumbuhan inklusif dan memastikan rakyat kita itu ikut tumbuh dalam pertumbuhan itu,” kata Syahganda.