Kebut Implementasi PP Tunas, Menkomdigi: Perlu Kerja Sama Semua Kepala Daerah

Purwakarta: Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) sangat membutuhkan kerja sama kepala daerah. Hal ini disampaikan Meutya usai sosialisasi PP Tunas bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di SMK Negeri 2 Purwakarta.

“PP Tunas perlu diimplementasikan hingga ke pelosok, oleh karena itu perlu kerja sama dengan kepala-kepala daerah dan kemarin kebetulan inisiasinya datang dari Gubernur Jawa Barat untuk memulai pertama di Jawa Barat, khususnya di Purwakarta," kata Meutya usai melakukan sosialisasi di SMK Negeri 2 Purwakarta, Jawa Barat, Rabu, 14 Mei 2025.

Dia mengatakan implementasi PP Tunas perlu digencarkan untuk membatasi penggunaan internet di kalangan anak-anak. Mengingat, masih tingginya pengguna internat pada anak di bawah 18 tahun.

“Kita tahu 48 persen pengguna internet adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun, kita tahu banyak dari anak-anak ini menjadi korban baik itu bullying, pornografi, kekerasan, termasuk judi online, dan kita ingin agar PP ini segera bisa diterapkan,” tegas Meutya.