Dukung Penuh Palestina, Mesir Tolak Rencana Relokasi Warga Gaza oleh Israel

Kairo: Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly menegaskan kepada Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa pada Minggu, 17 Agustus 2025, bahwa Kairo tengah berupaya menghentikan perang di Gaza, sekaligus menolak setiap rencana Israel untuk merelokasi warga Palestina.

Melansir dari Anadolu Agency, Senin, 18 Agustus 2025, pertemuan keduanya berlangsung di kota New Alamein, barat laut Mesir, guna membahas perkembangan terbaru di wilayah pendudukan.

Dalam pernyataan resmi kabinet, Madbouly menekankan “posisi tegas Mesir atas perjuangan Palestina” serta dukungan penuh terhadap rakyat Palestina.

Madbouly menegaskan Mesir menolak segala “upaya menciptakan realitas tak layak huni, penghancuran rumah, maupun perluasan permukiman ilegal.”

Ia juga menyoroti intensifikasi peran Mesir di forum internasional serta jalur mediasi bersama Qatar dan Amerika Serikat untuk memulai kembali perundingan gencatan senjata, memperlancar bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan menjaga kesatuan wilayah Palestina di bawah Otoritas Palestina.

Mustafa menyambut komitmen itu dengan menegaskan bahwa koordinasi dengan Mesir, negara-negara Arab, dan mitra internasional terus berlangsung demi menghentikan serangan Israel.

Ia menambahkan, Palestina siap mengambil alih tanggung jawab penuh atas Gaza di bawah “satu sistem politik, hukum yang terpadu, dan otoritas sah tunggal.”

Rekonstruksi dan Bantuan Kemanusiaan

Dalam pertemuan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty, Mustafa membahas persiapan konferensi internasional untuk rekonstruksi Gaza. Agenda mencakup pemulihan layanan dasar, pembersihan puing, penyediaan tempat tinggal sementara, serta penyatuan kembali lembaga-lembaga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Kedua belah pihak sepakat memperkuat koordinasi agar konferensi rekonstruksi berjalan sukses setelah gencatan senjata tercapai.

Mustafa juga menyinggung hasil konferensi perdamaian di Markas Besar PBB, New York, yang dipimpin bersama Arab Saudi dan Prancis pada Juli lalu. Forum itu menyerukan pengakuan penuh terhadap negara Palestina dan keanggotaan penuh di PBB. Menurut Mustafa, inisiatif tersebut harus menjadi dasar implementasi solusi dua negara serta mengakhiri pendudukan Israel.

Mustafa dijadwalkan meninjau penyeberangan Rafah dan gudang bantuan di sisi Mesir pada Senin, sebelum menggelar konferensi pers bersama Abdelatty. Ia juga akan mengunjungi rumah sakit lapangan dekat Rafah, kunjungan pertama pejabat tinggi Palestina sejak serangan Israel dimulai pada 7 Oktober 2023.

Israel merebut sisi Palestina di Rafah pada 7 Mei lalu, sehari setelah meluncurkan operasi darat terbatas, langkah yang semakin memperburuk krisis kemanusiaan dengan menghentikan arus bantuan dan memutus akses pasien ke luar wilayah.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 61.900 warga Palestina tewas akibat operasi militer Israel di Gaza, yang menghancurkan sebagian besar infrastruktur dan mendorong wilayah itu ke ambang kelaparan.

Pada November 2023, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ).

Baca juga:  Militer Israel Bersiap Relokasi Warga Kota Gaza ke Wilayah Selatan