PDIP Bantah Rencana Pertemuan Megawati-Presiden Prabowo Upaya Barter Kasus Hasto

Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menepis anggapan rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto bukan sebagai ajang barter status hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Wacana pertemuan itu diminta tak disimpulkan macam-macam. 

"Perlu saya tegaskan bahwa hubungan baik kedua tokoh jangan disimpulkan bahwa hal itu sebagai sinyal untuk membarter status hukum yang saat ini disangkakan kepada Mas Hasto,” ucap Said, Jumat, 17 Januari 2025.

Menurut dia, publik perlu jernih terkait wacana pertemuan Megawati-Prabowo. Ia menyebut Megawati memang memberi perhatian terhadap kasus Hasto. Namun, kata Said, Megawati hanya ingin agar hukum tegak menjadi panglima. Megawati juga menegaskan agar meletakkan hukum dalam koridor yang benar.

"Hal itu (barter) tidak ada kaitannya, dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum," tegasnya.
 

Baca juga: Pertemuan Megawati-Prabowo Diprediksi Berlangsung Sebelum Kongres PDIP

Said pun berharap kedua tokoh bangsa ini bisa segera bertemu dalam waktu dekat. Pertemuan keduanya dianggap bisa meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendengung. 

"Doakan pertemuan kedua beliau bisa terlaksana setidaknya sebelum PDI Perjuangan melaksanakan Kongres," tuturnya. 

Said mengungkapkan Kongres PDIP akan mengundang Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan. Said juga menegaskan tidak masuknya PDIP ke dalam pemerintahan juga tidak berarti dimaknai sebagai sikap oposisi.

"Seperti yang ditegaskan Ibu Mega kepada kami, sistem politik kita tidak mengenal oposisi atau koalisi. Jadi posisi PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan, dan akan menjadi sahabat yang kontruktif bagi pemerintahan Presiden Prabowo," ungkapnya.

Said membeberkan Megawati sudah menegaskan pada saat pidato di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 kalau hubungan dirinya dengan Presiden Prabowo masih terjalin baik. Hal itu diamini Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani.