SKK Migas Rancang Pengamanan Hulu Migas Nasional

Jakarta: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menggelar Rapat Kerja Pengamanan Hulu Migas 2025 pada 28–29 Oktober 2025. Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengatakan penguatan keamanan hulu migas tidak lagi dapat dipandang sebatas aspek fisik, tetapi harus terintegrasi dengan sistem digital, intelijen, dan sosial masyarakat. 

"Ancaman terhadap energi kini multidimensi mulai dari sabotase, kejahatan siber, hingga konflik sosial di sekitar wilayah operasi. Karena itu strategi pengamanan harus bertransformasi, adaptif terhadap teknologi, dan berakar pada kolaborasi lintas lembaga," kata Djoko dalam keterangan pers dikutip Rabu, 29 Oktober 2025.

Mengusung tema ‘Transformasi Pengamanan Hulu Migas: Grand Design Pengamanan Hulu Migas Melalui Sinergi Teknologi, Pemberdayaan Masyarakat, Intelijen, dan Sustainability untuk Ketahanan Energi Nasional’, kegiatan ini diharapkan menghasilkan grand design Security Hulu Migas Nasional 2025–2030 sebagai acuan bersama lintas sektor.

Menurut Djoko raker ini juga menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui keamanan yang berkelanjutan. 

"Kita ingin membangun ekosistem pengamanan hulu migas yang tidak hanya melindungi aset negara, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar dan mendukung agenda transisi energi," jelasnya.

Selama dua hari, peserta raker akan mengikuti empat Focus Group Discussion (FGD) tematik. FGD pertama membahas intelijen dan pencegahan gangguan keamanan hulu migas, dengan penekanan pada pembentukan sistem early warning berbasis koordinasi BIN, TNI, Polri, BSSN, dan KKKS.

FGD kedua mengangkat topik transformasi digital dan arsitektur keamanan nasional, termasuk integrasi pengamanan fisik dan siber dalam satu kerangka nasional.

Topik ketiga akan lebih banyak menggali peran masyarakat sebagai mitra dalam menjaga keamanan operasi migas. Salah satunya melalui model kemitraan sosial dan sistem pelaporan dini potensi gangguan. Sedangkan FGD keempat mengulas kerangka kerja keamanan dan keberlanjutan untuk ketahanan energi nasional. Khusus sesi keempat akan mengintegrasikan aspek keamanan dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Raker ini ditargetkan melahirkan sejumlah capaian konkret, antara lain peta risiko nasional (National Risk Map) yang memetakan titik rawan illegal drilling, ancaman siber, dan konflik sosial; protokol intelijen bersama; serta model CBS di daerah operasi rawan sosial. Selain itu, SKK Migas dan KKKS akan menyiapkan pilot project Digital Command Center dan panduan keamanan proyek transisi energi.

"Ketahanan energi nasional tidak akan tercapai tanpa keamanan yang kokoh dan berkelanjutan. Grand design ini akan menjadi dasar untuk memastikan setiap operasi migas berjalan aman, efisien, dan berdaya saing," ujar Djoko.