Gerak Cepat Pemerintah Cabut IUP di Raja Ampat

Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI Galih Dimuntur Kartasasmita mengapresiasi gerak cepat Presiden Prabowo Subianto terkait situasi tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Arahan Kepala Negara kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan yang beroperasi di pulau tersebut, sudah sangat tepat.
 
"Pemerintah bergerak cepat dengan menutup empat izin usaha tambang nikel yang ada di Pulau Gag, Raja Ampat, dan kami mengapresiasi gerak cepat ini. Ini membuktikan pemerintah bisa memberikan keseimbangan antara ekonomi dan kelestarian alam," ujar Galih kepada wartawan, Rabu, 11 Juni 2025.
 
Ia mengatakan pemerintah memang harus memiliki orientasi ekonomi. Namun, di sisi lain, kelestarian lingkungan juga wajib dikedepankan. Terlebih, Raja Ampat memiliki potensi pariwisata yang luar biasa besar.
 
"Secara jangka panjang, Raja Ampat itu bisa memberikan manfaat ekonomi yang tidak akan pernah habis. Nikel itu bisa habis dan bahkan merusak. Namun, kecantikan raja ampat tidak akan habis," jelas politisi Golkar itu.
 

Baca juga: Walhi: Aktivitas Tambang di Raja Ampat Bisa Mengancam Pulau-Pulau Kecil

(Ilustrasi. Foto: dok Istimewa)
 

Maksimalkan peluang ekonomi dari pariwisata

 
Pemerintah, imbuh Galih, harus mulai melihat peluang ekonomi dari sisi yang baru, yakni pariwisata. Di masa depan, itu bisa menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besar. Diketahui, Kepulauan Raja Ampat sudah dinobatkan sebagai Geopark oleh UNESCO.
 
"Pemerintah harus mulai melihat ke arah PNBP baru dan yang bisa diperbesar adalah di pariwisata, termasuk Raja Ampat. Saya sangat mengapresiasi keputusan pemerintah, Menteri ESDM yang cepat melihat lokasi dan melihat keadaan langsung di Pulau Gag, serta memberi rekomendasi kepada Presiden," tutur dia.