Meski Investor Kripto Sudah Tembus 14 Juta, Literasi Masih Perlu Dipecut

Jakarta: Pertumbuhan pesat jumlah investor aset kripto di Indonesia ternyata belum sejalan dengan peningkatan literasi masyarakatnya. Temuan ini, yang diungkap oleh Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 dan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengindikasikan adanya potensi risiko bagi investor yang mungkin belum sepenuhnya memahami seluk-beluk aset digital ini.

Dalam SNLIK 2025, aset kripto mulai dimasukkan sebagai bagian dari kategori 'Lembaga Jasa Keuangan Lain' dalam metode cakupan Data Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Meskipun ini menjadi sinyal positif atas pengakuan resmi terhadap kripto dalam ekosistem keuangan nasional, kontribusi kripto belum dipecah secara spesifik, sehingga tidak ada data pasti terkait indeks literasi kripto secara terpisah.

Adapun indeks literasi keuangan nasional sendiri tercatat sebesar 66,64 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 92,74 persen. Namun, sektor-sektor nonkonvensional seperti keuangan syariah dan kripto dinilai masih menghadapi tantangan besar dalam hal literasi. Misalnya, literasi keuangan syariah hanya mencapai 43,42 persen, yang menjadi indikasi pemahaman masyarakat terhadap instrumen finansial alternatif masih terbatas.

CEO Tokocrypto Calvin Kizana menyatakan peningkatan jumlah investor perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai
aset kripto itu sendiri. Hal ini penting untuk memastikan investor dapat mengambil keputusan yang informatif dan memitigasi risiko.

"Kami melihat antusiasme masyarakat Indonesia terhadap aset kripto terus meningkat, tetapi ini harus dibarengi dengan edukasi yang memadai. Literasi kripto yang minim berpotensi meningkatkan risiko, terutama bagi investor pemula," ucap Calvin dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 7 Juni 2025.

Calvin menambahkan edukasi menjadi pondasi penting bagi keberlangsungan industri kripto di Indonesia, terutama jika negara ini ingin memanfaatkan teknologi blockchain untuk kemajuan ekonomi digital.

"Kalau kita ingin kripto menjadi bagian dari sistem keuangan nasional yang sehat dan berkelanjutan, maka literasi harus menjadi prioritas. Kami percaya inklusi tanpa literasi hanya akan memperbesar risiko," jelas dia.
 

Baca juga: Transaksi Naik Mencapai Rp35,61 Triliun, Investasi Kripto Makin Dilirik

(Ilustrasi pergerakan harga aset kripto. Foto: dok KBI)
 

Pererat kolaborasi

Lebih lanjut, Calvin menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan institusi pendidikan dalam membangun ekosistem edukasi kripto yang kuat.

"Membangun ekosistem edukasi kripto yang kuat memerlukan kolaborasi erat antara sektor swasta, pemerintah, dan institusi pendidikan. Dengan bersinergi, berbagai pihak dapat bersama-sama mengembangkan program-program pelatihan yang relevan dan mudah diakses, sehingga literasi keuangan digital masyarakat dapat meningkat secara signifikan," tambahnya.

Hal ini sejalan dengan data terbaru OJK yang menunjukkan pertumbuhan jumlah investor kripto yang signifikan. Hingga April 2025, jumlah pengguna aset kripto di Indonesia mencapai 14,16 juta orang, naik dari 13,71 juta pada Maret. Nilai transaksi kripto pun ikut melonjak, dari Rp32,45 triliun pada Maret menjadi Rp35,61 triliun pada April 2025. Saat ini, terdapat 1.444 aset kripto yang terdaftar di OJK.

Meski pertumbuhan ini menjadi bukti meningkatnya inklusi keuangan digital, data SNLIK menyoroti adanya kesenjangan dalam literasi. Segmentasi usia 18-35 tahun memang menunjukkan indeks literasi keuangan yang lebih tinggi (sekitar 73 persen sampai 74 persen), namun belum ada jaminan pemahaman terhadap kripto telah menyeluruh, terutama di luar kota besar, di kalangan usia lanjut, serta masyarakat dengan pendidikan rendah.

"Sangat penting bagi Indonesia untuk belajar dari pendekatan edukasi kripto yang sukses di negara lain. Dengan jumlah investor kripto yang terus bertumbuh, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini diiringi dengan pemahaman yang mendalam mengenai aset digital," tegas Calvin.