Kementerian Hukum Sahkan PSHT Pimpinan M Taufiq

Jakarta: Pemerintah resmi mengakhiri polemik dualisme kepengurusan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT). Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, menetapkan kepengurusan yang sah berada di bawah kepemimpinan Muhammad Taufiq.

Kepastian itu tertuang dalam Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0005248.AH.01.07.Tahun 2025 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan PSHT, yang diteken pada 17 Juli 2025. Dalam keputusan tersebut, pemerintah menyatakan bahwa PSHT berkedudukan di Kota Madiun, sesuai salinan Akta Nomor 02 tertanggal 11 Juli 2025.

“Memutuskan, menetapkan: Kesatu, memberikan pengesahan Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate berkedudukan di Kota Madiun,” demikian kutipan isi keputusan tersebut.

Ketua Umum PSHT Muhammad Taufiq menyampaikan apresiasi atas keputusan pemerintah yang dianggap memberikan kepastian hukum terhadap organisasi yang dipimpinnya.

“Terima kasih kepada Menkum RI yang telah memberikan kepastian hukum kepada PSHT melalui penerbitan SK tertanggal 17 Juli 2025,” ujar Taufiq dalam keterangannya, Selasa, 22 Juli 2025.

Ia juga meminta jajaran kepolisian agar bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan PSHT namun meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Taufiq turut mengingatkan warga PSHT, khususnya yang berada di lingkungan TNI dan Polri, agar tetap memegang teguh sumpah dan ajaran organisasi, serta menjaga persaudaraan lahir dan batin.

“Seluruh warga PSHT harus kembali guyub rukun dan mendukung program pemerintah. PSHT adalah bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan RI yang dimotori Ki Hajar Harjo Utomo,” tegas Taufiq.

Kepala Biro Hukum PSHT, Drs Hariono, menyatakan keputusan Menkum ini sejalan dengan sejumlah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengakui kepengurusan di bawah M Taufiq.

“Fakta hukum yang ada tidak bisa lagi dibantah. Mari kita buka hati dan pikiran agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah PSHT,” ujar Hariono.