Pengawasan Impor Jadi Border Bisa Menghambat Kehadiran Impor Ilegal

Jakarta: Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyebut perubahan pengawasan impor yang awalnya post-border yang diubah menjadi border untuk beberapa barang cukup bisa menghambat kehadiran barang impor yang ilegal.

"Aturan border ini membuat pengawasan dilakukan di kawasan kepabeanan. Dampaknya cukup positif kemarin ada impor makanan yang cukup masif yang dibawa oleh orang namun digagalkan masuk oleh petugas, ini sangat positif untuk mencegah impor ilegal," kata Nailul saat dihubungi pada Senin, 8 April 2024.

Aturan ini, sambung dia, pada dasarnya membatasi perilaku jasa titip atau jastip yang tengah naik daun belakangan ini. Ia menilai para pelamu jastip dapat menjual barang yang jauh lebih murah dibandingkan dengan toko resmi dalam negeri.

"Namun demikian, implementasi aturan ini juga harus sangat detail mengingat ada sebagian barang yang memang dikonsumsi secara pribadi, bukan untuk dijual kembali," tutur dia.
 

Baca juga: Kepala BP2MI Kesal Barang PMI Tertahan di Pelabuhan

 

Jangan sampai merugikan masyarakat

Nailul menambahkan, implementasi aturan tersebut diharapkan tidak asal dalam membatasi barang bawaan penumpang yang justru merugikan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang memang butuh bawaan cukup banyak.

"Secara implementasi memang susah dilakukan untuk melihat mana yang jastip mana yang bukan," jelas dia.

Di sisi lain, Nailul menyatakan selama ini peraturan impor adalah melalui post border, dimana ketentuan impor bisa dilakukan setelah melewati daerah kepabeanan.

"Barang akan lebih cepat sampai kepada importirnya dengan beberapa ketentuan kementerian/lembaga di luar kepabeanan. Jadi tidak perlu lagi diperiksa oleh bea cukai sebagai otoritas yang berwenang di daerah kepabeanan. Hal ini menyebabkan arus impor barang jadi sangat masif sekali terutama untuk produk impor di e-commerce," ucap Nailul.