Buruh Khawatir Dana Tapera Jadi Ladang Korupsi

Yogyakarta: Wacana kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang memangkas penghasilan masyarakat dikhawatirkan jadi ladang korupsi. Pasalnya sejumlah program asuransi terdahulu turut menjadi target ladang rasuah. 

"Tapera ini rentan dikorupsi, contoh kasus sebelumnya juga sudah sangat banyak," kata Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, Irsad Ade Irawan pada Minggu, 2 Juni 2024. 
 

Baca: Ogah Bayar Iuran Tapera, Saksi Menanti!

Kasus korupsi tiga program itu menelan kerugian puluhan hingga ratusan triliun. Kasus korupsi Asabri nilai kerugiannya sekitar Rp22,7 triliun, kasus korupsi Taspen Rp300 triliun, dan kasus korupsi Jiwasraya sekitar Rp16,8 triliun. 

Irsad mengatakan upah buruh di Indonesia khususnya di Yogyakarta masih jauh dari kata layak. Apalagi upah itu dipotong berbagai hal dan bakal ditambah Tapera. Menurut dia Tepara masih rencana dan realisasinya masih dalam angan. 

Rumah, katanya, memang jadi hal penting bagi pekerja. Meski para buruh yang belum memiliki rumah banyak, ia menilai Tepara bukan solusi persoalan itu. 

"Harga rumah dan tanah naik tinggi, tapi tidak dibarengi dengan kenaikan upah buruh yang signifikan. Gaji buruh ini sudah terlalu banyak potongannya," jelasnya. 
 
Ketua koordinator Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Yogyakarta, Syafiatudina, mengatakan skema pengelolaan Tapera belum jelas. Ia meragukan akuntabilitas dan transparansi bisa dijalankan dalam program Tapera itu. 

"Skema penggunaan dananya untuk apa, dan pertanggungjawabannya akan seperti apa, itu semua belum jelas," ungkapnya.
 
Ia menambahkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana publik kerap tak dijalankan dengan baik. Pihaknya menegaskan menolak Tepara. 

"Kami tidak menolak perumahan untuk rakyat, tapi cara mencapai sana itu yang kami persoalkan," ujarnya.