Israel akan pertahankan kehadiran militernya di Gaza secara permanen. Foto: EFE-EPA
Tel Aviv: Menteri Pertahanan Israel, Izrael Katz, menyatakan pasukannya akan mempertahankan kehadiran militer di Gaza dalam “situasi sementara atau permanen”. Pernyataan ini menandai perubahan kebijakan besar dari pendekatan sebelumnya, di mana pasukan Israel biasanya menarik diri setelah operasi militer.
“Tidak seperti di masa lalu, tentara kami tidak akan mengevakuasi daerah yang telah dibersihkan dan disita,” tegas Katz, dikutip dari Anadolu, Kamus, 17 April 2025.
Ia menambahkan bahwa pasukan akan membentuk “zona penyangga keamanan” antara wilayah Israel dan Gaza, mirip dengan yang diterapkan di perbatasan Lebanon dan Suriah.
Dampak kemanusiaan yang semakin parah
Katz secara teerbuka mengakui bahwa operasi militer Israel telah mengungsi ratusan ribu warga Gaza sejak Oktober 2023. Kebijakan blokade ketat juga terus berlanjut, Katz menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan tidak memasuki Gaza. Blokade tersebut merupakan bagian dari tekanan terhadap
Hamas.
Sejak 2 Maret, Israel sepenuhnya menutup semua penyeberangan ke Gaza, memblokir pasokan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Data terbaru menunjukkan sedikitnya ada 51.000 warga
Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, telah tewas dalam serangan Israel.
Pernyataan Katz muncul di tengah tekanan hukum internasional yang semakin besar terhadap Israel. Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang.
Sementara itu, kasus genosida yang diajukan terhadap Israel di Mahkamah Internasional terus berlanjut. Kebijakan terbaru tentang pendudukan permanen di Gaza diprediksi akan semakin memperumit posisi hukum Israel di mata komunitas internasional.
(
Muhammad Adyatma Damardjati)