Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Desa Terus Digenjot

Jakarta: Pemerintah terus berupaya memfasilitasi pengelolaan keuangan desa berbasis transaksi nontunai. Salah satunya lewat aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan aplikasi CMS Bank yang terus dikembangkan dengan versi teranyar.

Hal ini disampaikan Direktur Fasilitasi Perencanaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahri, dalam seminar nasional Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia (BPDSI) bertajuk di Yogyakarta, Kamis, 7 Agustus 2025. Kegiatan ini diinisiasi Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan BPD DIY.

"Ini sebagai upaya mendukung implementasi transaksi nontunai, sehingga pajak dan transaksi dapat secara otomatis terinput dalam aplikasi Siskeudes dan menjadi alat pengambil kebijakan terkait pengelolaan keuangan desa," kata Bahri, dikutip Jumat, 8 Agustus 2025.  

Bahri melaporkan hingga saat ini 115 kabupaten/kota dan 11.070 desa yang telah melaksanakan implementasi transaksi nontunai. Khusus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sudah ada tiga kabupaten yang menerapkan transaksi nontunai di desa.

"Yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul," ujar Bahri.
 

Baca juga: BPKP dan Penegak Hukum Perlu Bekerja Sama Mengawasi Pengelolaan Dana Desa

Sementara itu, Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo menegaskan pihaknya mendukung penuh sistem transformasi digital pengelolaan keuangan desa. Seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam bentuk online melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

"Sistem ini akan memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi di tingkat desa sekaligus menjadi tonggak elektronifikasi transaksi pemerintah daerah," tegas Agus.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan implementasi Siskeudes menjadi bukti bahwa digitalisasi adalah instrumen keadaban birokrasi. 

"Kehadiran sistem keuangan desa berbasis digital secara signifikan, dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas," ujar Sri Sultan.

Sri Sultan mengatakan peran BPDSI menjadi sangat strategis. Bukan sekadar sebagai mitra finansial, melainkan katalis transformasi tata kelola desa. Integrasi Siskeudes dengan layanan Cash Management System (CMS) BPD juga diharapkan memperkuat governansi anggaran desa, agar dapat dikelola secara kolaboratif, efisien, dan berorientasi pada keadilan fiskal. 

"Sistem ini tidak hanya mempercepat pencairan, tetapi juga mempersempit ruang manipulasi, dan memperluas transparansi," jelas Sri Sultan.