Gus Imin Targetkan Dana Desa Mengucur Tanpa Dikorupsi

Buron usai Korupsi Dana Desa, Kades di Garut Akhirnya Dibekuk Kejari

Garut: Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, berhasil menangkap seorang mantan Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat berinisial YOF.

Penangkapan terhadap seorang perempuan buron tersebut, dilakukan Senin, 20 November 2023, Oyo Life 90159 Puri Asoka Guest House RT 05 RW 02, Jalan Semarang-Surakarta, Gang Brantas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Garut, Jaya P Sitompul mengatakan, penangkapan yang dilakukannya setelah menerima laporan hingga tim penyidik langsung mengejar dan menangkap tersangka. 

Penangkapan tersebut, dilakukan diduga tersangka melakukan tidak pidana korupsi pengelolaan keuangan Dana Desa Tahun Anggaran dan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.367.306.000.

"Penyidikan terhadap kasus itu dilakukannya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-1097/M.2/15/Fd.2/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dan mantan Kepala Desa Banjarsari, berinisial YOF tersebut masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan tersangka pada 11 September 2023 berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor: R-2290/M.2.15/Fd.2/09/2023," katanya, Selasa, 21 November 2023.

Ia mengatakan, Kejari telah melakukan pemeriksaan terhadap 83 orang saksi terkait kasus yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Banjarsari dalam tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Dana Desa Tahun Anggaran dan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2022. Namun, tersangka melarikan diri dan berhasil ditangkap kemudian dibawa ke Kantor Kejari Garut untuk dimintai keterangan.

"Kami telah melakukan tahap pemeriksaan terhadap saksi terkait Mantan Kades tersebut di antaranya perangkat desa, BPD, Kecamatan Bayongbong, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, BPKAD, pihak Bank BJB, kader posyandu, ketua RT dan RW, keluarga penerima manfaat (KPM), Kantor KPPN, pelaksana kegiatan, pendamping desa, pengurus BUMDes Banjarsari, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Garut, dua orang ahli auditor dan ahli regulasi kebijakan peraturan pemerintah," ujarnya.

Menurutnya, tersangka diduga melakukan korupsi dengan modus tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan, penggelembungan harga (mark-up) belanja barang dan dalam kasus yang dilakukannya negara mengalami kerugian sebesar Rp784.382.063. Namun, setelah menjalani pemeriksaan di Kejari Garut tersangka dibawa ke Rutan Kelas IIB Garut untuk dilakukan penahanan.

"Untuk mantan Kades Banjarsari kami tahan di Rutan Kelas II B Garut dilakukan selama 20 hari dan tersangka dikenakan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," paparnya.

Memangsa Desa

Anies Canangkan Program Desa yang Lebih Komprehensif

15 Kades di Cianjur Diduga Salahgunakan Dana Desa

Menteri Desa Diminta Terlibat Langsung Bahas Revisi UU Desa

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mengimbau Kementerian PDTT terlibat langsung dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Desa.

Mantan Kades di Malang Ditangkap Usai 5 Tahun Buron Korupsi

Kakaskasen Dua Masuk dalam 75 Desa Wisata Terbaik

Desa wisata menjadi salah satu program destinasi wisata yang digenjot pemerintah pusat untuk meningkatkan ekonomi masyrakat desa. Di Sulawesi Utara, Desa Kakaskasen Dua, Kota Tomohon, masuk dalam desa wisata terbaik.

Kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparkraf) menetapkan Kelurahan Kakas, Kasen Dua, Kota Tomohon sebagai 75 desa wisata terbaik versi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023. Penetapan desa wisata terbaik di Indonesia itu disampaikan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno saat mengunjungi Kota Tomohon.

Menurut Sandiaga, Desa Kakaskasen Dua memiliki daya tarik berkelas dunia seperti keindahan alam Gunung Lokon dan tanaman bunga yang beragam. Warga desa dan pemerintah Kota Tomohon diharapkan bisa terus mempromosikan keindahan Desa Kakaskasen ini di berbagai platform digital yang ada, sehingga keberadaan desa ini bisa dijangkau dunia internasional.

Sandi juga mengatakan, bukan tidak mungkin Desa Kakaskasen Dua ini akan diusulkan menjadi desa wisata di tingkat dunia.

“Waktu lalu kita sudah mendapat di Gunung Kidul, dan desa wisata Langgeran, tiap tahun kita usulkan. Ada delapan desa wisata yang kita usulkan di tingkat dunia. Kalau Kakaskasen Dua ini bisa terus meningkatkan kinerja nya, toiletnya, homestay-nya, produk-produk digitalnya, manfaatnya kepada masyrakat, bukan mustahil ini akan naik ke tingkat dunia,” sebut Sandi.

Kota Tomohon memiliki berbagai keindahan panorama pegunungan yang indah. Kota yang dikenal dengan udara yang sejuk serta keramahan warga Tomohon menjadi aset sebagai kota tujuan wisata di Sulawesi Utara.

Desa wisata dimunculkan sejak masa pandemi covid-19, desa wisata juga menjadi simbol kebangkitan ekonomi nasional. Sudah kurang lebih 4500 desa wisata di Indonesia diharapkan terus memberikan multi player effect bagi keberlangsungan ekonomi daerah yang bermuara pada masyarakat.

KPK Beri Wejangan ke Lurah

Mengoptimalisasi Potensi Wisata Desa Tamansari untuk Mendongkrak Jumlah Wisatawan

Desa Wisata Tamansari telah menjadi salah satu desa binaan Bakti BCA sejak 2015. Selama hampir delapan tahun, perseroan memberikan bantuan sarana dan prasarana serta pembinaan berkelanjutan untuk mengoptimalkan potensi wisata di Desa Wisata Tamansari, Banyuwangi, Jawa Timur.

Wamenkeu: Berkat Program PEN, Indonesia Berhasil Jadi Negara Menengah Atas

Dana Desa Dikawal Penuh

Korupsi Dana Desa Rp1,7 Miliar, Eks Kades Pulau Borang Diganjar 6 Tahun Penjara

Anies Ingin Birokrat Pendamping Desa Diisi Profesional, Bukan Titipan

Anies Perjuangkan Peningkatan Dana Desa

Wamendes Baru Diminta Dongrak Pertumbuhan Ekonomi Desa

Cegah Urbanisasi, Pembangunan Desa Jadi Prioritas Pemerintah

Hasil Revisi UU Desa: Dana Desa Naik, Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun

Apdesi Desak DPR Segera Sahkan Revisi UU Desa

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) melakukan aksi damai di depan kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2023. Mereka mendesak agar DPR segera sahkan Revisi UU Desa. 

Berdasarkan pantauan Metro TV, massa tiba pukul 07.00 WIB. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes. Pol. Komarudin, agenda Apdesi akan berlangsung hingga pukul 15.00 WIB.

Apdesi menyampaikan aspirasi tentang pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejumlah usulan disampaikan agar masuk dalam revisi undang-undang tersebut.

APDESI juga mengusulkan tunjangan kerja bagi kepala desa sebesar 3-5?ri dana desa. Selain itu, APDESI juga meminta dana desa hingga 10?ri APBN, setelah dikurangi subsidi dan pembayaran utang negara.

Revisi UU Desa Jadi Inisiatif DPR

Baleg Setuju Usulan Dana Desa 20 Persen dari Transfer Daerah

Kisah Kades Batang Bangun Kantor Balai Desa Rp1,5 M Pakai Dana Pribadi

Seorang Kepala Desa di Kabupaten Batang, Jawa Tengah membuat heboh masyarakat lantaran membangun gedung kantor desa delapan lantai. Hebatnya, ongkos pembangunan sebagian dari uang pribadi dan swadaya masyarakat.

Kepala Desa Sembung, Untung, dengan bangga menunjukkan proyek ambisiusnya, membangun kantor desa setinggi 35 meter.

Nantinya, tiap lantai akan difungsikan sebagai Kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (Bumdes), Karang Taruna, Museum Desa dan Perpustakaan. Sementara lantai delapan atau puncak gedung akan dimanfaatkan sebagai wisata gardu pandang yang akan dilengkapi teropong.

Untung mengatakan, desain gedung terinspirasi dari bangunan Tower Zam-Zam yang ada di Kota Mekkah, Arab Saudi.

Diketahui, pembangunan tersebut menghabiskan sekitar Rp1,5 miliar. Hebatnya pembangunan gedung setinggi 35 meter yang menelan dana miliaran rupiah tersebut tidak menggunakan uang negara, tetapi dari swadaya masyarakat, dana CSR dan uang pribadi.

Akhir tahun ini, warga Desa Sembung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang kebanyakan adalah petani dan buruh akan menyaksikan bangunan dengan tertinggi di desanya selesai di bangun.

Mewujudkan Desa Anti Korupsi

Sejak UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa diterbitkan, pemerintah desa memiliki peran strategis dan sentral dalam pembangunan di daerah.

Pemerintah desa mendapatkan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp1 - Rp1,6 milyar/tahun per desa untuk membangun dan meningkatkan perekonomian di desa. 

Adanya alokasi dana desa berpotensi terjadi tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang bila tidak disertai pengawasan dan evaluasi yang ketat berakibat pembangunan dan kesejahteraan di desa tidak tercapai. 

Untuk mencegah tindakan korupsi dan penyelewengan dana desa, mulai 2022 KPK bersama kementerian/lembaga terkait lainnya menginisiasi program percontohan desa anti korupsi. Hal ini bertujuan menumbuhkan akuntabilitas dan transparansi, serfta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. 

Melalui berbagai tahapan, pada 2022 terpilih 10 desa dari 10 provinsi. Berikut 10 desa anti korupsi: 

1. Desa Kamang Hillia, Sumatera Barat
2. Desa Hanura, Lampung
3. Desa Cibiru, Wetan, Jawa Barat
4. Desa Banyubiru, Jawa Tengah
5. Desa Sukojati, Jawa Timur
6. Desa Kutuh, Bali
7. Desa Kumbung, NTB
8. Desa Detusoko Barat, NTT
9. Desa Mungguk, Kalimantan Barat
10. Desa Pakatto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. 

KPK Nilai Pengelolaan Dana yang Baik Bisa Memajukan Desa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh pemangku kepentingan di desa memanfaatkan dana dengan baik. Pengelolaan yang bagus diyakini bisa memajukan daerah itu.

"Dengan harapan anggaran yang diterima dan dikelola oleh pemerintah desa dapat betul-betul digunakan untuk keperluan pembangunan desa," kata Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana melalui keterangan tertulis, Senin (15/5/2023).

Wawan menjelaskan pihaknya telah membuat program desa antikorupsi untuk memastikan penggunaan dana dikelola dengan baik. KPK memaksimalkan penanaman nilai integritas agar korupsi tidak bisa terjadi di daerah tersebut.

Keaktifan dan peran serta masyarakat dalam pemantauan pengelolaan dana desa juga digencarkan untuk mencegah adanya penyimpangan. Pencegahan korupsi di daerah itu dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat desa mengacu pada indikator desa antikorupsi," ucap Wawan.

Peningkatan integritas di desa dinilai penting. Daerah itu bisa menjadi contoh kota-kota besar jika berhasil meningkatkan kesejahteraan dengan pengelolaan dana yang baik.

"KPK percaya hal ini akan menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat bisa menjunjung integritas dari wilayah terkecil lingkungan sosial," tutur Wawan.

Soal Korupsi dalam Penambahan Masa Jabatan Kades, PKB: Itu Masalah Mental

Wacana penambahan masa jabatan untuk kepala desa (Kades) menuai perdebatan. Di sisi lain, ada pihak yang beranggapan wacana itu akan memicu korupsi absolut. 

Namun, Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PKB, Yanuar Prihatin beranggapan korupsi hingga penyelewengan kekuasaan bukan perkara durasi jabatan, melainkan minimnya penegakan hukum dan lemahnya mental pelaku. 

Yanuar meyakini, penambahan masa jabatan kades tidak berdampak pada kemungkinan meningkatnya potensi korupsi jika dua aspek tadi turut ditingkatkan.

"Sesungguhnya korupsi lebih dekat dengan dua hal, yaitu lemahnya pengawasan dan penegakan hukum atau dan lemahnya kualitas mental diri dari kepala desa yang bersangkutan," kata Anggota Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin.

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kades Dinilai Rentan Politisasi

Pengamat Politik Universitas Paramadina, Khoirul Umam menilai upaya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi lahan politisasi terutama di Pemilu 2024. Hal ini dipicu adanya dugaan kesepakatan untuk memuluskan masa perpanjangan jabatan kepala desa.

"Tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun hal ini jelas berpotensi untuk dipolitisasi. Berpotensi menjadi sebuah alat kepentingan dari sejumlah partai politik termasuk kekuatan tertentu untuk menjadi sel-sel tim sukses. Baik pemilu, pileg maupun pilpres termasuk pilkada 2024 mendatang," kata Pengamat Politik Universitas Paramadina, Khoirul Umam 

Menurut Umam, peran dari kepala desa yang masing-masing memiliki sejumlah otoritas terutama tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah mereka tentu akan menentukan suara yang masuk kepada partai politik tertentu. 

Nurhayati Minta Masalahnya Tidak Bikin Masyarakat Takut Ungkap Korupsi

Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung sepakat jika Nurhayati tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya Nurhayati dijadikan tersangka setelah melaporkan dugaan kasus korupsi dana desa oleh Kepala Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Menanggapi hal tersebut Nurhayati bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut mengawal kasusnya. Nurhayati meminta masalah yang menimpanya jangan dijadikan momok bagi siapapun untuk membongkar masalah korupsi. "Dengan kejadian saya seperti ini jangan menjadikan momok bagi teman-teman bendahara atau keuangan di seluruh Indonesia untuk mengungkap korupsi yang ada di desa..." sebut Nurhayati kepada Metro TV.

Kuasa Hukum Nurhayati: Bupati Cirebon Jangan Hanya Diam

Nurhayati, seorang bendahara desa yang melaporkan dugaan korupsi dana desa di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, justru ditetapkan sebagai tersangka. Nurhayati dianggap melakukan pelanggaran karena memberikan uang milik desa kepada kuwu (Kepala Desa). Padahal seharusnya uang tersebut diberikan kepada Kepala Seksi (Kasi) atau Kepala Urusan (Kaur) di desa tersebut.

Kuasa hukum Nurhayati, Elyasa Budiyanto manilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka kliennya. Pasalnya Nurhayati tidak menerima seperserpun dari Rp800 juta yang dilaporkannya. "Satu hal kepada Bupati (Cirebon), jangan berdiam diri dalam urusan dana ADD ini.." tutup Elyasa.

Bupati Donggala Jelaskan Alasan Dana Desa Marana Tidak Cair

Bupati Donggala, Sulawesi Tengah, Kasman Lassa menanggapi aksi Kepala Desa Marana yang meminta sumbangan di jalan akibat dana untuk desanya tidak cair. Menurut Bupati Donggala, pencairan dana untuk Desa Marana terhambat lantaran Kades tidak mau menandatangani anggaran pencairan dana desa. Padahal pihaknya sudah berulang kali mengundang Kades Marana untuk menandatangani dokumen terkait sebagai syarat pencairan dana desa.

Anggaran Dana Desa Rp72 T Diharap Tepat Sasaran

Dana desa sepanjang 2020 dianggarkan sebanyak Rp72 triliun dengan pencairan dibagi beberapa tahap. Dana tersebut diharap mengalir tepat sasaran dan mampu menggerakkan sembilan juta pekerja di Indonesia.