Video dan berita dana desa Terkini dan Terbaru Hari ini

Mewujudkan Desa Anti Korupsi

Nasional • 11 days ago

Sejak UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa diterbitkan, pemerintah desa memiliki peran strategis dan sentral dalam pembangunan di daerah.

Pemerintah desa mendapatkan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp1 - Rp1,6 milyar/tahun per desa untuk membangun dan meningkatkan perekonomian di desa.

Adanya alokasi dana desa berpotensi terjadi tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang bila tidak disertai pengawasan dan evaluasi yang ketat berakibat pembangunan dan kesejahteraan di desa tidak tercapai.

Untuk mencegah tindakan korupsi dan penyelewengan dana desa, mulai 2022 KPK bersama kementerian/lembaga terkait lainnya menginisiasi program percontohan desa anti korupsi. Hal ini bertujuan menumbuhkan akuntabilitas dan transparansi, serfta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.

Melalui berbagai tahapan, pada 2022 terpilih 10 desa dari 10 provinsi. Berikut 10 desa anti korupsi:

1. Desa Kamang Hillia, Sumatera Barat
2. Desa Hanura, Lampung
3. Desa Cibiru, Wetan, Jawa Barat
4. Desa Banyubiru, Jawa Tengah
5. Desa Sukojati, Jawa Timur
6. Desa Kutuh, Bali
7. Desa Kumbung, NTB
8. Desa Detusoko Barat, NTT
9. Desa Mungguk, Kalimantan Barat
10. Desa Pakatto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

KPK Nilai Pengelolaan Dana yang Baik Bisa Memajukan Desa

Nasional • 16 days ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh pemangku kepentingan di desa memanfaatkan dana dengan baik. Pengelolaan yang bagus diyakini bisa memajukan daerah itu.

"Dengan harapan anggaran yang diterima dan dikelola oleh pemerintah desa dapat betul-betul digunakan untuk keperluan pembangunan desa," kata Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana melalui keterangan tertulis, Senin (15/5/2023).

Wawan menjelaskan pihaknya telah membuat program desa antikorupsi untuk memastikan penggunaan dana dikelola dengan baik. KPK memaksimalkan penanaman nilai integritas agar korupsi tidak bisa terjadi di daerah tersebut.

Keaktifan dan peran serta masyarakat dalam pemantauan pengelolaan dana desa juga digencarkan untuk mencegah adanya penyimpangan. Pencegahan korupsi di daerah itu dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat desa mengacu pada indikator desa antikorupsi," ucap Wawan.

Peningkatan integritas di desa dinilai penting. Daerah itu bisa menjadi contoh kota-kota besar jika berhasil meningkatkan kesejahteraan dengan pengelolaan dana yang baik.

"KPK percaya hal ini akan menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat bisa menjunjung integritas dari wilayah terkecil lingkungan sosial," tutur Wawan.

Soal Korupsi dalam Penambahan Masa Jabatan Kades, PKB: Itu Masalah Mental

• 4 months ago

Wacana penambahan masa jabatan untuk kepala desa (Kades) menuai perdebatan. Di sisi lain, ada pihak yang beranggapan wacana itu akan memicu korupsi absolut.

Namun, Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PKB, Yanuar Prihatin beranggapan korupsi hingga penyelewengan kekuasaan bukan perkara durasi jabatan, melainkan minimnya penegakan hukum dan lemahnya mental pelaku.

Yanuar meyakini, penambahan masa jabatan kades tidak berdampak pada kemungkinan meningkatnya potensi korupsi jika dua aspek tadi turut ditingkatkan.

"Sesungguhnya korupsi lebih dekat dengan dua hal, yaitu lemahnya pengawasan dan penegakan hukum atau dan lemahnya kualitas mental diri dari kepala desa yang bersangkutan," kata Anggota Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin.

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kades Dinilai Rentan Politisasi

• 4 months ago

Pengamat Politik Universitas Paramadina, Khoirul Umam menilai upaya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi lahan politisasi terutama di Pemilu 2024. Hal ini dipicu adanya dugaan kesepakatan untuk memuluskan masa perpanjangan jabatan kepala desa.

"Tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun hal ini jelas berpotensi untuk dipolitisasi. Berpotensi menjadi sebuah alat kepentingan dari sejumlah partai politik termasuk kekuatan tertentu untuk menjadi sel-sel tim sukses. Baik pemilu, pileg maupun pilpres termasuk pilkada 2024 mendatang," kata Pengamat Politik Universitas Paramadina, Khoirul Umam

Menurut Umam, peran dari kepala desa yang masing-masing memiliki sejumlah otoritas terutama tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah mereka tentu akan menentukan suara yang masuk kepada partai politik tertentu.

Nurhayati Minta Masalahnya Tidak Bikin Masyarakat Takut Ungkap Korupsi

• 1 year ago

Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung sepakat jika Nurhayati tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya Nurhayati dijadikan tersangka setelah melaporkan dugaan kasus korupsi dana desa oleh Kepala Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Menanggapi hal tersebut Nurhayati bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut mengawal kasusnya. Nurhayati meminta masalah yang menimpanya jangan dijadikan momok bagi siapapun untuk membongkar masalah korupsi. "Dengan kejadian saya seperti ini jangan menjadikan momok bagi teman-teman bendahara atau keuangan di seluruh Indonesia untuk mengungkap korupsi yang ada di desa..." sebut Nurhayati kepada Metro TV.

Kuasa Hukum Nurhayati: Bupati Cirebon Jangan Hanya Diam

• 1 year ago

Nurhayati, seorang bendahara desa yang melaporkan dugaan korupsi dana desa di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, justru ditetapkan sebagai tersangka. Nurhayati dianggap melakukan pelanggaran karena memberikan uang milik desa kepada kuwu (Kepala Desa). Padahal seharusnya uang tersebut diberikan kepada Kepala Seksi (Kasi) atau Kepala Urusan (Kaur) di desa tersebut.

Kuasa hukum Nurhayati, Elyasa Budiyanto manilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka kliennya. Pasalnya Nurhayati tidak menerima seperserpun dari Rp800 juta yang dilaporkannya. "Satu hal kepada Bupati (Cirebon), jangan berdiam diri dalam urusan dana ADD ini.." tutup Elyasa.

Bupati Donggala Jelaskan Alasan Dana Desa Marana Tidak Cair

• 2 years ago

Bupati Donggala, Sulawesi Tengah, Kasman Lassa menanggapi aksi Kepala Desa Marana yang meminta sumbangan di jalan akibat dana untuk desanya tidak cair. Menurut Bupati Donggala, pencairan dana untuk Desa Marana terhambat lantaran Kades tidak mau menandatangani anggaran pencairan dana desa. Padahal pihaknya sudah berulang kali mengundang Kades Marana untuk menandatangani dokumen terkait sebagai syarat pencairan dana desa.

Anggaran Dana Desa Rp72 T Diharap Tepat Sasaran

• 3 years ago

Dana desa sepanjang 2020 dianggarkan sebanyak Rp72 triliun dengan pencairan dibagi beberapa tahap. Dana tersebut diharap mengalir tepat sasaran dan mampu menggerakkan sembilan juta pekerja di Indonesia.

Efek Desa 'Siluman' Bagi Anggaran Negara

• 3 years ago

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut meningkatnya alokasi dana desa dari tahun ke tahun memicu munculnya desa fiktif. Desa itu ditemukan tidak berpenduduk namun menikmati guyuran dana dari pemerintah.

Jokowi Minta Masyarakat Awasi Dana Desa

• 4 years ago

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan dana desa mulai tahun depan. Patisipasi ini dibutuhkan agar penggunaan dana desa lebih transparan. Menurut Presiden, alokasi dana desa di APBN 2020 tidak sedikit.

Mendes Perkenalkan Konsep 'Desa Surga'

• 4 years ago

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim, memperkenalkan konsep 'Desa Surga'. Dimana seluruh warganya hidup sejahtera mengembangkan potensi di desa tanpa harus merantau ke daerah lain.

Gubernur Sultra: Benar Ada Desa yang Tidak Berpenduduk

• 4 years ago

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengakui ada desa yang benar-benar tidak ada penduduk tetapi ada kantornya. Ali Mazi menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada pihak Kepolisian.

Kemenkeu Bekukan Sementara Aliran Dana Desa

• 4 years ago

Kementerian Keuangan membekukan sementara pencairan dana desa tahap tiga. Pencairan dana desa menunggu data dari Kemendagri terkait dengan adanya desa fiktif atau desa minim penduduk yang mendapat aliran dana.

Desa 'Siluman' di Mandailing Natal

• 4 years ago

Ada satu desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara yang dijuluki 'desa siluman' karena hanya dihuni empat kepala keluarga dengan 20 jiwa tetapi mendapat dana desa sebesar Rp933 juta. Kondisi desa ini sangat memprihatinkan dari segi pendidikan, kesehatan, dan akses jalan.

Tiga Desa di Konawe Dipastikan Fiktif

• 4 years ago

Sebanyak 3 desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dipastikan fiktif. Tiga desa fiktif terdiri dari dua desa di Kecamatan Uepai dan satu desa di Kecamatan Lambuya.

Masyarakat Diimbau Awasi Ketat Dana Desa

• 4 years ago

Usai melakukan kunjungan kerja di Majalengka, Jawa Barat pada rabu (6/11) siang kemarin, Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi mengimbau warga desa untuk mengawasi secara ketat penyaluran hingga pengelolaan dana untuk pembangunan desa dari pemerintah pusat. Budi mengakui hingga kini masih ada sejumlah oknum kades yang melakukan penyimpangan dana desa.

Desa Fiktif Bermunculan Raup Dana Desa

• 4 years ago

Menkeu Sri Mulyani menyebut banyak desa fiktif bermunculan akibat besarnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat ke daerah. Menkeu pun memastikan akan menginvestigasi serta mengevaluasi temuan tersebut.

Mantan Mendes PDTT Bantah Ada Desa Fiktif

• 4 years ago

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ada desa-desa fiktif yang menerima anggaran dana desa di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Mantan Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo menyatakan tidak pernah mendengar indikasi desa fiktif, namun kasus penyelewengan memang ada. Eko mengatakan dana desa diawasi banyak pihak, sehingga bila ada penyelewengan pasti ketahuan.

Ada Desa Siluman Penyedot Dana Desa

• 4 years ago

Menkeu Sri Mulyani menemukan adanya desa yang tidak berpenghuni menerima dana desa. Benarkah demikian?

Warga Manyampa Gunakan Dana Desa untuk Bangun Wisata Mangrove

• 4 years ago

Warga Desa Manyampa, Bulukumba, Sulawesi Selatan memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan wisata hutan mangrove. Wisata yang berada di pesisir pantai ini dilakukan sekaligus untuk menahan abrasi.

Pembangunan Ekonomi Desa Mandiri (3)

• 4 years ago

Selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK, membangun dari desa merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, pemerintah konsisten untuk memberikan perhatian khusus pada pemanfaatan dana desa dengan tujuan mempercepat pembangunan desa.

Pembangunan Ekonomi Desa Mandiri (4)

• 4 years ago

Selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK, membangun dari desa merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, pemerintah konsisten untuk memberikan perhatian khusus pada pemanfaatan dana desa dengan tujuan mempercepat pembangunan desa.

Pembangunan Ekonomi Desa Mandiri (2)

• 4 years ago

Selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK, membangun dari desa merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, pemerintah konsisten untuk memberikan perhatian khusus pada pemanfaatan dana desa dengan tujuan mempercepat pembangunan desa.

Pembangunan Ekonomi Desa Mandiri (1)

• 4 years ago

Selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK, membangun dari desa merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, pemerintah konsisten untuk memberikan perhatian khusus pada pemanfaatan dana desa dengan tujuan mempercepat pembangunan desa.

Bisa dari Desa (3)

• 4 years ago

Presiden Joko Widodo mencanangkan Labuan Bajo menjadi destinasi wisata premium. Bagaimana kesiapan desa wisata di sana dalam menggunakan dana desa? Serta bisakah pariwisata menjadi akselerator pembangunan bukan justru alat mempertajam kesenjangan?

Bisa dari Desa (2)

• 4 years ago

Presiden Joko Widodo mencanangkan Labuan Bajo menjadi destinasi wisata premium. Bagaimana kesiapan desa wisata di sana dalam menggunakan dana desa? Serta bisakah pariwisata menjadi akselerator pembangunan bukan justru alat mempertajam kesenjangan?

Bisa dari Desa (1)

• 4 years ago

Presiden Joko Widodo mencanangkan Labuan Bajo menjadi destinasi wisata premium. Bagaimana kesiapan desa wisata di sana dalam menggunakan dana desa? Serta bisakah pariwisata menjadi akselerator pembangunan bukan justru alat mempertajam kesenjangan?

Kejari Lampung Utara Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

• 4 years ago

Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Lampung menahan tiga tersangka kasus dugaan penggunaan dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat tahun anggaran 2016. Ketiganya ditahan di Rutan Klas II Lampung Utara selama 20 hari ke depan.

Kemendes PDTT Gelar Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa

• 4 years ago

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar workshop Pengawasan Program Inovasi Desa di Jakarta. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dan mengevaluasi program inovasi desa.

Anggaran Dana Desa akan Ditambah Jadi Rp400 Triliun

• 4 years ago

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan ke depan dana desa akan meningkat dari Rp257 triliun menjadi Rp400 triliun. Peningkatan dana desa ini untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia di pedesaan.