Kopdes Merah Putih Optimalkan Dana Desa Tanpa Tambah Beban APBN

Jakarta: Pemerintah memastikan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema anggaran yang digunakan justru mengoptimalkan dana yang telah tersedia, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Fithra Faisal menyampaikan berbagai sumber pendanaan seperti dana desa, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Bagi Hasil (DBH) memang telah dialokasikan sejak awal melalui mekanisme fiscal recycling atau daur ulang fiskal. Oleh karena itu, implementasinya saat ini tidak menambah beban baru bagi keuangan negara.

"Sudah dianggarkan, jadi itu bukan beban tambahan, tetapi merupakan fiscal recycling," ujar Fithra, Rabu, 15 April 2026.

Fithra menjelaskan, distribusi anggaran ke desa tidak bersifat merata dalam jumlah yang sama. Besaran dana yang diterima setiap desa bergantung pada skala usaha dan kebutuhan masing-masing wilayah.

"Sebenarnya, dengan skala usaha seperti ini, ada yang mendapat Rp500 juta, ada yang Rp1 miliar. Tidak semuanya mendapat Rp3 miliar," jelas dia.


Ilustrasi. Foto: dok MI.
 

 

Mempercepat pembangunan berbasis desa

Fithra juga menekankan, dana desa harus segera disalurkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan berbasis desa sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dana desa itu memang sudah memiliki alokasi per desa. Jadi, harus segera disalurkan," tegas dia.

Dalam konteks distribusi, Fithra mengatakan pemerintah telah mengusung pendekatan pembangunan dari desa dengan menciptakan engine atau mesin penggerak ekonomi daerah melalui sistem yang telah disiapkan sejak awal.

"Engine daerah itu dibangun dan disiapkan sejak awal. Dalam perkembangannya, hal tersebut dapat menciptakan efek skala ekonomi yang memadai," ungkap dia.

Pemerintah berharap, melalui optimalisasi penggunaan dana desa serta penguatan sistem di tingkat daerah, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud dari akar rumput.

"Pemerintah menyadari permasalahan kemiskinan struktural memerlukan intervensi yang sistematis. Salah satunya, sesuai dengan Asta Cita, adalah membangun dari desa, membangun dari bawah," kata Fithra.