Ratusan Warga Bantargebang Geruduk Kantor RDF Milik Pemprov Jakarta

Bekasi: Ratusan massa yang tergabung ke dalam masyarakat Kecamatan Bantar Gebang menggeruduk Kantor Refuse Derived Fuel (RDF) Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Bantargebang yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Massa yang melakukan aksi unjuk rasa berasal dari wilayah Cikiwul, Sumur Batu, Ciketing Udik, dan Bantargebang.

Salah satu massa aksi, Hepi Khairulsaleh, mengatakan warga kecewa karena penerimaan para pekerja bukan dari wilayah Bantargebang melainkan warga luar.

"Penerimaannya itu secara online dan bagaimanapun kita itu orang Bantar Gebang adalah orang tani yang jadul dan tidak mengerti akan online," kata Hepi, Rabu, 16 Juli 2025.
 

Baca: Pemkot Yogyakarta Kurangi Sampah Plastik di Hilir

Dia mengungkapkan perusahaan tersebut awalnya menjanjikan warga sekitar Bantargebang bisa bekerja tanpa melalui jalur daring. "Kita menuntut hak kita yang kerja itu harus orang kita jangan lagi secara online atau secara yayasan," katanya.

Dia menjelaskan masyarakat sudah melakukan upaya melalui jalur formal namun tidak membuahkan hasil. Sehingga masyarakat melakukan aksi unjuk rasa.

Menanggapi hal itu, Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta, Agung Pujo Winarko, mengatakan, pihaknya akan memberikan kesempatan untuk warga sekitar melamar. 

"Tadi kesepakatan dengan warga tentu dari 37 orang tadi kita sepakat ini kita utamakan warga sekitar dan di dalam pengumuman di dalam penerimaan PJLP pun kami sudah menyampaikan di situ bahwa yang kita utamakan adalah warga sekitar," katanya.

Agung menjelaskan ke-37 orang tersebut nantinya akan ditempatkan di beberapa sektor yang ada di perusahaan tersebut.

"37 itu banyak rumpunnya, di situ ada pengawas, operator alat berat, petugas 3R, sekuriti dan sebagainya. Saya sampaikan juga mereka itu harus sesuai spesifikasi yang diminta, tetap profesional kita. Tapi yang diutamakan itu warga sekitar, jadi enggak serta merta akan kita terima kalau enggak bagus kriterianya," ungkapnya.

Dirinya bersepakat bahwa warga sekitar Bantargebang harus diutamakan bekerja di lingkungan perusahaan tersebut.

"Sebenarnya warga butuh kepastian jangan sampai yang bekerja itu dari luar warga sekitar. Saya sepakat tentu warga sekitar harus diutamakan," ujarnya.