Polri Dinilai Berperan Maksimal Menjaga Stabilitas Keamanan

Jakarta: Kerusuhan saat demontrasi besar-besaran di beberapa daerah pada akhir Agustus 2025 menyebabkan kerusakan baik fasilitas umum, kebakaran kantor pemerintahan, dan kantor kepolisian. Polri bergerak melakukan pengamanan.

Upaya Polri dinilai untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Apabila Polri diam, kerusuhan tidak akan berhenti.

"Pada saat krusial itu lah Polri berdiri di garis depan, membendung arus kekacauan, menjaga agar api kemarahan tidak membakar habis fondasi negara, dan memastikan pemerintahan tetap berjalan tanpa kehilangan kendali," kata Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi dalam keterangan tertulis, Senin, 29 September 2025.

Haidar memandang tragedi Agustus 2025 adalah salah satu ujian paling berat. Riak yang dipancarkan hampir berubah menjadi gelombang besar yang dapat mengguncang legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan merusak sendi-sendi stabilitas nasional.

Polri berada di garda depan membendung kekacauan. Ironisnya, kata Haidar, bangsa melupakannya dan memilih narasi sempit yang mereduksi peran Polri menjadi sekadar "gagal" dikarenakan ada nyawa melayang.

"Tidak ada yang menafikan, tewasnya seorang pengemudi ojek online adalah luka. Sebuah tragedi yang memang tidak seharusnya terjadi. Tetapi apakah sebuah institusi yang menahan keruntuhan negara layak dihakimi hanya dari satu titik peristiwa, sementara ratusan titik berhasil dalam meredam amuk massa diabaikan begitu saja?" ujar Haidar.

Haidar memandang tidak adil jika mengorbankan ribuan anggota Polri yang berjaga siang-malam, menghadang provokator hingga mempertaruhkan nyawa, disapu bersih oleh satu narasi bahwa mereka gagal. Bahkan, di tengah kompleksitas tragedi yang melibatkan dugaan intervensi pihak eksternal, Polri dijadikan kambing hitam seolah-olah mereka penyebab, bukan penyelamat.

"Lebih menyakitkan lagi, alih-alih mengucapkan terima kasih, justru muncul tuntutan politik yang ingin mengganti Kapolri, bahkan wacana "reformasi Polri" yang berpotensi menempatkan kepolisian di bawah kementerian tertentu," ucap Haidar.


 

Baca Juga:  Kapolri Mendalami Kerusuhan Sebelum Memutuskan Pembebasan Delpedro Cs

Menurut dia, wacana penempatan Polri di bawah kementerian berbahaya. Sebab, sejarah sudah membuktikan, bahwa Polri yang dikungkung di bawah kementerian adalah Polri yang kehilangan independensinya. Porli tidak lagi bisa berdiri tegak sebagai pengayom masyarakat, melainkan hanya menjadi kepanjangan tangan politik.

"Mereka yang melontarkan wacana tersebut lupa bahwa stabilitas yang mereka nikmati hari ini, pasca tragedi Agustus 2025, berdiri di atas keringat dan darah institusi yang mereka hina," ujar Haidar.

959 Tersangka

Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono mengungkap ada 959 tersangka ditangkap di 15 Polda jajaran dan Bareskrim Polri buntut kerusuhan pada 25-31 Agustus 2025. Rinciannya 664 tersangka dewasa dan 295 tersangka anak. Mereka dipastikan pelaku kerusuhan bukan peserta demo.

Dari 295 anak di bawah umur yang ditangkap, 68 di antaranya diproses melalui mekanisme diversi, artinya tidak melalui jalur hukum. Sementara itu, 52 tersangka dewasa di antaranya ditangkap kasus penjarahan di rumah pejabat, baik anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Nafa Urbach, dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Kita berkomitmen untuk mengungkap siapa pun yang terlibat cukup bukti akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Tentunya ini juga langkah dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman terkendali, kondusif," kata Syahardiantono dalam konferensi pers, Rabu, 24 September 2025.