Pemerintahan Madagaskar Dibubarkan usai Demo Besar Gen Z

Antananarivo: Presiden Madagaskar Andry Rajoelina membubarkan pemerintahannya pada Senin, 29 September 2025, setelah gelombang demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh generasi muda mengguncang negara pulau itu selama hampir sepekan.

Aksi protes yang dipicu oleh krisis listrik dan air telah menewaskan sedikitnya 22 orang dan melukai lebih dari seratus lainnya, menurut laporan resmi dari Komisioner Tinggi HAM PBB.

Melansir The New York Times, Presiden Rajoelina dalam pidato nasional yang disiarkan televisi mengakui kemarahan masyarakat.

"Saya memahami kemarahan, kesedihan, dan kesulitan yang ditimbulkan oleh pemadaman listrik dan masalah pasokan air. Saya mendengar seruan itu, saya merasakan penderitaan, dan saya memahami dampaknya pada kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Pembubaran ini berarti pemecatan terhadap Perdana Menteri Christian Ntsay dan seluruh jajaran menteri kabinet. Mereka akan tetap menjabat secara sementara hingga presiden menunjuk perdana menteri baru.

Rajoelina mengatakan akan membuka seleksi secara luas, termasuk menerima lamaran melalui email dan LinkedIn.

Demonstrasi ini disebut terinspirasi oleh gerakan Gen Z di Kenya dan Nepal, yang sebelumnya berhasil mengguncang pemerintahan di masing-masing negara.

Di Madagaskar, demonstrasi dipusatkan di sekitar Universitas Antananarivo dan berlangsung panas, memicu respons keras dari aparat keamanan yang menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.
 

Baca Juga: Bentrokan Meletus di Madagaskar, Rumah Pejabat Dibakar dan Bendera One Piece Berkibar

Namun hingga saat ini belum jelas apakah langkah Rajoelina membubarkan pemerintahan akan cukup untuk meredam gelombang kemarahan publik.

Seruan untuk pengunduran dirinya terus menggema, memperlihatkan bahwa akar persoalan bukan semata teknis layanan publik, tetapi juga menyangkut legitimasi dan akuntabilitas politik.

Rajoelina sendiri adalah figur kontroversial yang pertama kali merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2009. Ia sempat kalah dalam pemilu 2013, namun kembali terpilih pada 2018 dan 2023.

Pemilu terakhir yang membawanya kembali ke kursi presiden diprotes lawan-lawan politiknya, yang menudingnya memanipulasi jalannya pemilihan dengan menekan pemilih dan mengisi komisi pemilu dengan loyalisnya.

Bentrokan keras antara aparat dan warga sempat terjadi dalam masa kampanye, memicu kekhawatiran dari dunia internasional, meskipun Rajoelina membantah seluruh tudingan penyimpangan.

Ketegangan ini menarik perhatian komunitas internasional, termasuk PBB. Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Türk, mengecam respons keras aparat terhadap demonstran dan menuntut pemerintah Madagaskar menghormati kebebasan berekspresi dan berkumpul.

Dalam pernyataannya, ia menyebut sedikitnya 22 orang tewas dan lebih dari seratus lainnya terluka akibat kekerasan aparat terhadap demonstran. Pihak berwenang Madagaskar membantah angka tersebut dan menyatakan bahwa laporan PBB hanya berdasarkan rumor yang belum diverifikasi.

Sejak merdeka dari Prancis pada 1960, Madagaskar dengan populasi sekitar 32 juta jiwa telah lama dilanda ketidakstabilan politik. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi rakyat semakin sulit akibat bencana iklim yang melumpuhkan produksi pertanian, sektor utama penggerak ekonomi negara tersebut.

Kekeringan, badai, dan gagal panen berturut-turut membuat kemiskinan meningkat, memperburuk ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah.