Tahun Pertama Presiden Prabowo Nihil Kasus Baru Sengketa Tanah

Jakarta: Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka nihil sengketa tanah. Hal itu disampaikan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid

“Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa tanah yang baru. Dalam arti, belum ada produk kita selama setahun ini digugat orang maupun bermasalah dengan orang,” kata Nusron dikutip dari Antara, Selasa, 21 Oktober 2025.

Kementerian ATR/BPN akan terus meningkatkan sistem layanan pertanahan dan tata ruang yang akuntabel. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya sengketa tanah yang merugikan masyarakat.

Politikus Partai Golkar mengatakan, penyelesaian sengketa tanah yang ada saat ini merupakan kasus-kasus yang sudah timbul sejak lama. Kementerian ATR/BPN terus fokus dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan agar tak lagi berkepanjangan.

“Semua masalah (pertanahan dan tata ruang) yang ada itu adalah masalah residu pada 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun yang lalu,” ungkap Nusron.

Baca juga:  Presiden Prabowo: Anggaran Rawan Korupsi Rp306 T Dialihkan ke Program Rakyat

Dalam menyikapi sengketa pertanahan, eks anggota DPR itu menekankan bahwa Kementerian ATR/BPN sebagai regulator harus memperkuat aspek pencegahan. Adapun langkah pencegahan dimulai dengan membuat sistem pertanahan dan tata ruang yang akurat dan akuntabel demi mencegah adanya peluang bagi mafia tanah.

Gedung Kementerian ATR/BPN. Foto: Dok. Kementerian ATR/BPN.

Sebagai informasi, dalam penanganan pencegahan kejahatan tindak pidana pertahanan pada 2025, Kementerian ATR/BPN mencatat total kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai Rp9,67 triliun. Dari nilai tersebut, ada sekitar 13 ribu hektare luas bidang tanah yang berhasil diselamatkan.

“Mafia tanah itu pelan-pelan akan hilang sejalan dengan perbaikan sistem di internal. Karena apa? Melawan mafia tanah yang paling efektif itu adalah membentengi diri, membuat sistem yang akurat dan akuntabel, supaya sistem kita tidak bisa dibobol dan tidak bisa diakali,” ujar Nusron.