Presiden Prabowo: Anggaran Rawan Korupsi Rp306 T Dialihkan ke Program Rakyat

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa anggaran negara yang rawan dikorupsi sebesar Rp306 triliun berhasil dialihkan untuk program-program yang langsung menyentuh rakyat selama satu tahun pemerintahannya. Hal itu disebut sebagai komitmen pemerintahannya untuk terus memperkuat tata kelola anggaran negara dan memberantas praktik korupsi di seluruh lini birokrasi.

Hal itu disampaikan Kepala Negara saat memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta.

"Kita berhasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program pro rakyat. Rp300 triliun, ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat," kata Presiden Prabowo dikutip dari Antara, Selasa, 21 Oktober 2025.

Prabowo menjelaskan bahwa pengalihan anggaran ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) digunakan secara efisien. Serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan berhenti di meja birokrasi.

Baca juga: Podium MI: Menolak Menyerah

Penghematan dan pengalihan anggaran dari pos-pos yang rawan penyimpangan itu kini menjadi sumber pendanaan bagi berbagai program pro rakyat. Seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, bantuan langsung tunai, serta peningkatan infrastruktur dasar desa dan pertanian.

RI 1 kembali menegaskan tidak ada kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki oleh aparat. Prabowo mengingatkan agar tidak ada lagi pihak yang kebal terhadap hukum (untouchable).

“Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, enggak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini,” ungkap Prabowo.

Ilustrasi penegakan hukum. Foto: MI.

Dalam arahannya, Prabowo juga memuji keberanian aparat penegak hukum berhasil menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun potensi kerugian negara dari berbagai kasus korupsi, penyelundupan sumber daya alam, dan penyelewengan anggaran.

Presiden menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum. Tetapi juga reformasi sistem keuangan publik agar tidak memberi ruang bagi kebocoran.

Presiden kedelapan Indonesia itu menilai langkah efisiensi anggaran harus terus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum. Sehingga, mereka dapat bekerja dengan martabat.

"Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikkan 280 persen. Ini sangat penting supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun," kata Prabowo.