Podium MI: Menolak Menyerah

LANGIT Republik berangsur cerah setelah belakangan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap yang tegas terhadap pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, terutama 10 tahun era Presiden Ketujuh Joko Widodo, langit Republik terlihat mendung, bahkan gelap gulita, karena kegagalan pemerintah memerangi korupsi yang notabene kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Presiden Prabowo sendiri sempat gamang, maju mundur, menyikapi korupsi pada awal pemerintahannya. Hal itu terlihat ketika mantan Komandan Jenderal Kopassus itu menyatakan akan mengampuni koruptor jika mengembalikan hasil jarahan mereka. "Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kami maafkan," kata Prabowo di Kairo, Mesir, 18 Desember lalu.

Tak hanya itu, Prabowo pernah menyatakan empati terhadap keluarga koruptor. Menurutnya, dosa orangtua semestinya tidak boleh diturunkan ke anak mereka. "Karena dosa orangtua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya. Kira-kira kan begitu, tapi ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum," ujarnya.

Baca juga: Uang Negara Rp13,2 T Kembali, Prabowo: Pertanda Baik Satu Tahun Pemerintahan

Publik juga semakin miris ketika Prabowo menegaskan ketidaksetujuannya terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam pandangannya, hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi apabila terjadi kesalahan dalam proses hukum. "Kalau bisa, kita tidak (melakukan) hukuman mati karena hukuman mati itu final. Padahal mungkin saja kita yakin 99,9% dia bersalah. Mungkin ada satu masalah yang ternyata dia korban, atau di-frame. Kalau hukuman mati final, kita enggak bisa hidupkan dia kembali," ujar Prabowo dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media nasional di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/4).

Serangkaian kegamangan Prabowo itu membuat publik heran lalu mengaitkan dengan pernyataannya bahwa dia akan mengejar koruptor ke Antartika. "Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor itu. Kalaupun dia (koruptor) lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika," tandas Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus presiden terpilih pada penutupan Rapimnas Partai Gerindra, Sabtu (31/8/2024).

Kini, menyongsong usia setahun pemerintahannya, Prabowo beberapa kali menegaskan sikapnya untuk tidak akan berkompromi terhadap praktik rasuah.

"Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apa pun. Saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi, sekuat apa pun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya," kata Prabowo seusai menjenguk 17 polisi dan masyarakat yang menjadi korban demo rusuh di RS Polri, Jakarta Timur, Senin (1/9).

Presiden RI Prabowo Subianto. Foto: Setpres.

Setali tiga uang, Prabowo menyatakan tidak akan gentar menghadapi para koruptor. “Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi kalau koruptor, koruptor, maling, saya hadapi bersama Saudara-Saudara. Saya yakin, saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya, saya percaya itu,” ucapnya saat sidang senat terbuka wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Sabtu (18/10).

Prabowo juga terlihat geram menyaksikan 'bukit uang' hasil korupsi Rp13 triliun dalam kasus ekspor CPO atau minyak sawit mentah di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10). Tinggi tumpukan uang itu mencapai sekitar 2 meter.

Ia menilai kasus CPO sangat kejam dan tidak manusiawi sebab rakyat dibiarkan kesulitan mendapatkan minyak goreng. "Ini sebetulnya sangat kejam, tidak manusiawi. Apa ini keserakahan atau subversi ekonomi sebenarnya," ujarnya.

Walakin, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dengan omon-omon, tetapi dengan regulasi, sistem, dan kebijakan yang pro terhadap pemberantasan korupsi.

Ibarat man behind the gun, aparatur penegakan hukum juga harus benar-benar kompeten, bersih, dan berintegritas. Sampah tidak bisa dibersihkan dengan sapu yang kotor.

Baca juga: Prabowo: Uang Sitaan Rp13,2 T Bisa untuk Renovasi 8.000 Sekolah dan Bangun 600 Kampung Nelayan

Prabowo jangan lagi berpikir untuk memaafkan dan merasa kasihan terhadap keluarga koruptor karena sumber keterpurukan negeri ini seperti krisis 1998 ialah KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme).

Hingga kini Indonesia masih jalan di tempat untuk menjadi negara maju (high middle income). Padahal, negeri ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah ruah. Indonesia masih tertatih-tatih untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% sebagai syarat untuk menjadi negara maju.

Perekonomian Indonesia harus tumbuh 8% year on year (yoy) secara berkelanjutan untuk mengubah status Indonesia sebagai negara yang terjebak oleh middle income trap.

Negeri yang memiliki julukan 'Zamrud Khatulistiwa' ini terjebak dalam negara berpendapatan menengah karena tidak mampu bersaing dengan negara maju.

Ketidakmampuan bersaing itu disebabkan produktivitas rendah, biaya produksi tinggi, dan nilai tambah yang rendah. Rendahnya kualitas SDM, korupsi di semua lini, premanisme, birokrasi yang rumit, dan regulasi yang berubah-ubah menyebabkan Indonesia terseok-seok 'naik kelas' menjadi negara maju.

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memang mencatatkan sejumlah capaian positif, terutama di bidang ekonomi. Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil tinggi di 5,12%, salah satu tertinggi di antara negara G-20.

Sejumlah lembaga survei menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran relatif cukup tinggi. Salah satunya lembaga survei Poltracking Indonesia yang menyebutkan tingkat kepuasan publik sebesar 78,1%.

Beberapa alasan utama yang mendorong kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo meliputi figur kepemimpinannya yang dinilai tegas, berani, dan bertanggung jawab, dengan persentase 22,9%.

Persepsi publik yang positif terhadap orang nomor satu di Republik ini seyogianya memperkuat tekad Prabowo menabuh genderang perang yang lebih keras lagi melawan korupsi.

Namun, genderang perang Prabowo menjadi pepesan kosong, menggelegar tanpa makna, jika dirinya tidak bisa menggaransi keluarganya, lapisan terdekatnya, dan para pembantunya di Kabinet Merah Putih, untuk tidak terlibat dalam praktik lancung.

Kuncinya ialah Prabowo harus mengembalikan negeri ini kepada negara hukum (rechtsstaat) sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bukan negara kekuasaan (machtstaat).

Sikap Prabowo menolak menyerah terhadap maling-maling uang negara menjadi jalan lapang, terang benderang, dan dipayungi langit cerah, manakala sang jenderal menolak hadirnya negara kekuasaan, negara tanpa kepastian hukum dan miskin meritokrasi, di Republik ini. Tabik