Uang Negara Rp13,2 T Kembali, Prabowo: Pertanda Baik Satu Tahun Pemerintahan

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi ekspor minyak kelapa sawit atau CPO sebesar Rp13,2 triliun merupakan tanda baik. Khususnya bagi pemerintahannya bersama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang memasuki usia satu tahun per hari ini, Senin, 20 Oktober 2025.

"Kebetulan (saya menyaksikan) ini pas satu tahun saya dilantik sebagai Presiden, jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik. Di hari satu tahun saya menyaksikan Pemerintah Indonesia, Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat, kerja keras, kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa membantu negara, menyelamatkan kekayaan," kata Prabowo di Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) seperti dikutip dari Antara, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.
 

Prabowo sempat salah menyebutkan angka uang pengganti kerugian negara yang seharusnya Rp13 triliun, menjadi Rp13 miliar. Dia sempat tertegun lama menatapi layar, setelah diperbaiki jumlah sebenarnya adalah Rp13 triliun.

"Uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13 miliar, eh triliun, sorry, sorry. Enggak kita bayangkan ya uangnya," kata Prabowo seraya menunjuk ke arah tumpukan uang.

Prabowo menyampaikan terima kasih dan apresiasi terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih, bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, dan penyelewengan. Dia meyakini bahwa seluruh penegak hukum memiliki keberanian untuk mengelola dengan baik kekayaan Indonesia.

"Bangsa Indonesia sangat kaya. Sangat kaya, kalau kita bisa kelola dengan baik, kalau kita punya keberanian untuk kelola dengan baik, Indonesia akan cepat bangkit. Saya percaya itu, saya yakin itu," kata Prabowo.


Presiden Prabowo Subianto. Foto: Metrotvnews.com/Kautsar Widya Prabowo.

Prabowo memberikan motivasi bahwa uang negara yang berhasil diselamatkan sebanyak Rp13 triliun itu sama saja dengan memperbaiki 8.000 sekolah. Bahkan, membangun 600 desa nelayan yang menjangkau lima juta penduduk untuk diperbaiki taraf hidupnya.

"Ingat, kalau kita lihat ini, sama aja kayak 8.000 sekolah kita perbaiki, lima juta nelayan bisa hidup, lima juta dengan uang yang ada disini," kata Prabowo.

Prabowo menginstruksikan Kejaksaan Agung dan Polri terus mengejar kekayaan negara khususnya yang diselewengkan dari tindak korupsi. "Saya greget, kalau bisa kita kejar lagi tuh kekayaan yang diselewengkan," kata Prabowo.

Adapun penyerahan uang ini merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). MA menganulir vonis lepas terhadap tiga terdakwa dalam kasus korupsi ekspor CPO, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group.